Diskriminatif, FOPI Cimahi Kritisi Pengda Jabar.

Cimahi SRI-Media.com,– Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat Tahun 2022. menjadi Target selanjutnya dalam meraih prestasi bagi seluruh atlet cabang olahraga (cabor). Tak terkecuali cabor Petanque.

Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Cimahi, saat ini telah mempersiapkannya berkompetisi diajang multi event bergengsi di Provinsi Jawa Barat tersebut. Mulai dari pengurus, pelatih dan juga atlet FOPI Cimahi bertekad untuk meraih prestasi terbaik.

Direncanakan atlet FOPI akan uji kompetensi melaui Porda XIV 2021 dikota cimahi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 11 Juli 2021, dengan mempertandingkan 7 Nomor, yakni:  Double Men, Double Women, Double Mix, Triple Men, Triple Women, Triple Mix 1Men 2Women, dan Triple Mix 2Men 1 Women.

Hal tersebut diungkapkan, Ranto Sitanggang, SH.,MH. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FOPI Kota Cimahi, Sabtu (12/02/2021).

“Ya, secara kesiapan kita sebagai tuan rumah sudah matang. Semua faktor mendukung, dan tidak ada masalah,” tutur Ranto Sitanggang.

Hanya saja, ujar Ranto. Pihaknya sedikit komplain terhadap aturan terkait buku panduan (Technical Handbook) Babak Kualifikasi (BK) Porprov XIV Jabar.

Pasalnya, terlihat sekali adanya unsur diskriminatif terhadap atlet. Pengda FOPI Jabar seolah membuat aturan sendiri tanpa mengacu pada KONI Jabar.

“Sangat jelas, diskriminasi berupa larangan atlet petanque Sea Games. Untuk turun dalam beberapa nomor, dan dibatasi keikutsertaannya hanya dalam 1 nomor pertandingan saja,” terang Ranto.

“Inilah yang menjadi dasar kita tegas menolak (Technical Handbo. Karena itu, jelas melanggar Keputusan KONI JABAR No.65/2020, Tentang Peraturan Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022,” tandasnya.

“Jika ada pembatasan seharusnya merujuk keputusan KONI Jawa Barat. Bukan sepihak, lazimnya adalah pembatasan usia bukan nomor yang dipertandingkan,”tambahnya.

Untuk itu, lanjut Ranto. pihaknya berharap KONI Jawa Barat menolak atau meninjau kembali buku panduan tersebut. Pasalnya, jelas tidak sesuai AD/ART FOPI dalam meningkatkan mutu dan prestasi pentangue di Indonesia.

“Kembalikan Marwah FOPI sesuai tujuan dan fungsinya, jangan ada kepentingan kotor didalamnya,” tegas dia.

Menurutnya Dunia olahraga boleh diterapkan politik olahraganya, tapi jangan menghilangkan jiwa sportifitasnya. Karena, pasti berdampak pada atlet dan pembinaan.

“Janganlah, sewenang-wenang. Di multi event inilah, seharusnya dijadikan ajang pembuktian bagi atlet-atlet binaan kabupaten/kota bisa bersaing dengan atlet-atlet Petanque Sea Games,” Tutupnya. **(DIN/Imam*)

 

Tinggalkan Balasan