CIMAHI, SRI-Media.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi sudah memberikan lamu hijau bagi sekolah tingkat SMK untuk menggelar pembelajaran tatap muka untuk siswa kelas akhir yang menghadapi praktikum pada pekan depan.
Namun catatannya sekolah harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi menghindari risiko penularan COVID-19 di antara siswa dan guru yang ada di lingkungan sekolah.
“Untuk PTM kita berikan rekomendasi bagi siswa kelas akhir di SMK mulai Senin (22/3/2021) pekan depan,” ungkap Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Jumat (19/3/2021).
Keputusan memberikan izin pelaksanaan sekolah tatap muka bagi siswa SMK berdasarkan masukan dari pihak sekolah bahwa siswa SMK kelas akhir membutuhkan pembelajaran praktikum sesuai kompetensi jurusan.
“Salah satunya di akhir tahun ajaran ada uji kompetensi yang harus dikuasai. Kalau tidak dapat praktiknya nanti apakah nilainya akan ada, kan tidak bisa seperti tetap harus ada praktiknya,” katanya.
Dalam penerapan pembelajaran tatap muka sejumlah syarat harus dipenuhi sekolah di antaranya penerapan protokol kesehatan, pembatasan jumlah guru maupun siswa dalam kelas, serta sarana penunjang lainnya.
“Nanti kami juga ada pengawasan mengenai prokes yang diterapkan selama pembelajaran tatap muka oleh Tim Satgas COVID-19 kelurahan sesuai wilayah dengan supervisi Pemkot Cimahi,” terangnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi Harjono menambahkan SMK yang hendak memulai pembelajaran tatap muka diharapkan mengajukan surat ke Pemkot Cimahi.
“Kewenangan di Satgas COVID-19 Kota Cimahi. Kalau dapat izin dengan persyaratan terpenuhi silakan dimulai tapi khusus hanya siswa kelas akhir dan nanti dilakukan pengawasan,” kata Harjono
Pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut saat koordinasi dengan KCD Pendidikan Jawa Barat yang menaungi wilayah Kota Cimahi.
“Sudah koordinasi dengan KCD dan menyampaikan hal tersebut. Sudah ada beberapa sekolah yang mengajukan tapi bersuratnya ke kelurahan sehingga harus dikoreksi. Satu SMK sudah mengajukan ke Pemkot Cimahi. Tetap untuk PTM harus ikut kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah daerah,” tuturnya. **(ade/denny*).