BALIKPAPAN – sri-media.com Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPR Polri) menggelar kegiatan serap aspirasi publik yang di hadiri bersama sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, mahasiswa, serta pemangku kepentingan di Universitas Balikpapan (Uniba) pada Senin (16/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Kedokteran Uniba, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, itu menjadi bagian dari upaya KPR Polri untuk menghimpun masukan langsung dari daerah terkait arah reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Hadir dalam kegiatan tersebut yakni: Ketua KPR Polri Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., anggota KPR Polri Jenderal Polisi (Purn) Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si., Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., serta jajaran akademisi dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur.
Audiensi yang dipusatkan di Universitas Balikpapan sebagai tuan rumah juga dihadiri para Rektor perguruan tinggi se-Kalimantan Timur, perwakilan tokoh adat Dayak dan Kesultanan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pelaku usaha, hingga mahasiswa.
dalam sambutanya, Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir. Isradi Zainal menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Uniba sebagai lokasi serap aspirasi. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk menyampaikan pandangan strategis demi perbaikan Polri ke depan.
“Forum ini bukan hanya untuk Polri hari ini, tetapi Polri ke depan. Jika Polri baik, insyaallah Indonesia juga akan baik,” tutur Isradi.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro, memaparkan tantangan wilayah Kaltim yang memiliki cakupan geografis luas, masyarakat yang beragam, kekayaan sumber daya alam, serta keberadaan Proyek Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengatakan, Polda Kaltim mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif, termasuk dalam penyelesaian konflik sosial dan agraria secara dialogis.
“Kami berupaya menyelesaikan konflik dengan pendekatan ultimum remedium, mengedepankan dialog dan keadilan bagi semua pihak,” kata Endar.
Kapolda menambahkan, audiensi bersama dengan berbagai elemen masyarakat tersebut menghasilkan masukan yang positif terkait perbaikan institusi kepolisian ke depan.
“Masukan dari masyarakat akan dirangkum oleh KPR Polri dan kita tunggu bersama rekomendasinya kepada Presiden. Kami juga berterima kasih karena Kalimantan Timur dipilih sebagai salah satu lokasi serap aspirasi,” ujarnya.
Ketua KPR Polri Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kunjungan ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari komitmen komisi untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung dari daerah, tidak hanya dari pusat.
“Reformasi kepolisian tidak bisa dilakukan dengan cara tambal sulam. Perbaikan harus menyentuh aspek kelembagaan, budaya kerja, hingga instrumen kebijakan, termasuk undang-undang,” tegas Jimly.
Menurut Prof DR Jimly, selama satu bulan terakhir KPR Polri telah menyerap masukan dari lebih dari 80 kelompok dan institusi di berbagai provinsi. Kalimantan Timur dinilai strategis karena akan menjadi pusat pemerintahan nasional.
Masukan dari forum tersebut, akan dijadikan bahan perumusan kebijakan reformasi Polri yang berpotensi dituangkan dalam perubahan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan internal Polri.
Kegiatan audiensi berlangsung secara terbuka dan dialogis. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan terkait penegakan hukum, konflik agraria, lingkungan hidup, hingga peran Polri dalam menjaga netralitas dan keadilan di tengah masyarakat.(pak)