Bandung Barat-sri-media.com Terjadinya OTT KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel dan Bekasi yang melibatkan Penyelenggara Negara oknum Bupati dan Aparat Penegak Hukum serta Pengusaha, menjadi tamparan keras adanya pembangkangan terhadap astacita Presiden Prabowo Subianto.
Kekecewaan Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB disampaikan Ketuanya Guras sapaan akrab Gunawan Rasyid bahwa ini harus menjadi kode keras bagi penyelenggara Pemerintahan di KBB.
Penekanan yang disampaikan Guras sudah pasti berdasarkan data dan fakta yang memastikan dugaan praktek ijon dan pengkondisian pemenang proyek masih berlangsung hingga saat ini di lingkungan penyelenggara negara di KBB.
Untuk pencegahan korupsi di KBB, harapan LAKI hanya bertumpu pada konsistensi terlaksanannya reformasi birokrasi yang sudah dijalankan oleh Bupati Jeje Richie dan Asep Ismail.
Retreat eselon III di Sesko AU Lembang langkah yang sangat tepat untuk mencegah korupsi sekaligus mendalami visi misi Amanah, jangan sampai terkesan Bupati tidak bisa bekerja, padahal konsep kerjanya sudah dituangkan dalam RJPMD dibarengi anggaran di masing masing OPD.
Banyak jabatan eselon III dijabat terlalu lama, sehingga reformasi birokrasi harus didahulukan Rotasi Mutasi eselon III, jabatan yang terlalu lama sudah pasti terbentuk oligarki dan cenderung korupsi.
Eselon III pejabat garda terdepan untuk menjalankan program RJPMD yang di pimpin oleh Kepala OPD, sehingga harus terbentuk loyalitas kepada Bupati sebelum kepada atasan langsung/Kepala OPD.
Pasca retreat, eselon III harus dilanjutkan dengan Rotasi Mutasi, sementara pengisian Dinas kosong Bupati harus Prudent tidak boleh asal asalan apalagi karena tekanan, LAKI KBB siap mengawal kebijakan yang menguntungkan masyarakat.
OTT Bupati Bekasi diawali dengan berkembangnya isu transaksional open biding JPTP, sehingga di KBB management telent menjadi penting untuk rekruitmen JPTP agar terukur integritas dan loyalitas.
LAKI KBB sebagai warga Bandung Barat hadir bukan untuk merusak dan tidak juga untuk menghancurkan.
Akan kami dobrak jika dalam Rotasi Mutasi terjadi transaksional dan siap mengkritik dan mendobrak apabila terjadi kebijakan yang cenderung korupsi
Kami mengajak kepada semua penyelenggara negara termasuk APH secara bersama sama melakukan mitigasi dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi agar tidak ada OTT lagi di Bandung Barat pungkas Guras.***red)dunk