Batujajar, Sri-media.com – Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat pada hakekatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi serta tugasnya secara tepat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Bebas Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) dengan sistem pengawasan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
Demikian amanat yang disampaikan Komandan Kodiklatpassus Kopassus Brigjen TNI Romel Jangga Wardhana, S.E., M.I.Pol., M.Han saat kegiatan Pencanangan Zona Integritas Pusdiklatpassus Kopassus menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (14/01/2026)
Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Mapusdik Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar ini Sekretaris Inspektur Prov. Jawa Barat, Wadan Pusdiklatpassus, Sekda Kabupaten Bandung Barat, Kapolres Cimahi, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Prov. Jawa Barat, Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cimahi, Korwil Bandung Raya PWI Jawa Barat, Danramil Batujajar, serta para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Pusdiklatpassus Kopassus.
Lebih lanjut Brigjen Romel mengatakan,
berkat kerja keras dan kebersamaan seluruh Dansatwah, staf dan prajurit yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, Pusdiklatpassus Kopassus mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai memuaskan. Hal tersebut merupakan salah satu syarat menuju Pembangunan Zona Integritas, ujar alumni Akmil tahun 2000 ini.
“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Oleh karena itu, pada hari ini saya mencanangkan Zona Integritas di lingkungan Pusdiklatpassus Kopassus sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten menekankan pentingnya integritas, kompetensi, dan profesionalisme di tubuh TNI”. Dengan harapan hal tersebut dapat menjadi “Best Practice” di semua lini pembangunan, lanjut mantan Koorsmin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tersebut.
Adapun untuk Roadmap Reformasi Birokrasi Pusdiklatpassus Kopassus saat ini dalam tahap penilaian Unit Reformasi Birokrasi Nasional dengan menggunakan Tim Penilai Independen dalam rangka evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi di Satuan ini.
Untuk dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pusdiklatpassus Kopassus telah menyiapkan pemenuhan 11 indikator utama dan 6 indikator penunjang program pencegahan korupsi yang telah ditetapkan.
Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari tahapan tersebut. Dengan Zona Integritas, Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi, menuju birokrasi yang bebas dari KKN untuk menunjang Tugas Pokok TNI pada masa kini dan masa yang akan datang, ujar Perwira Tinggi seangkatan Menko AHY ini. (Red-01)