Bandung Barat-sri-media.com Masih maraknya sikap skeptis masyarakat terhadap kinerja Bupati KBB Jeje Richie Ismail, diduga tidak konsistenya pelaksanàan Renstra yang tertuang dalam RJPMD yang menjadi visi misi Kepala Daerah.
Guras sapaan akrab Gunawan Rasyid Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB menyampaikan kepada wartawan bahwa saat ini LAKI sedang melakukan investigasi terhadap isu dugaan terjadinya realisasi kegiatan renja OPD yang di klaim menjadi kegiatan aspirasi oknum anggota DPRD.
Berdasarkan hasil penelusuran bahwa kegiatan yang diduga di klaim menjadi aspirasi oknum anggota DPRD tersebut nilainya cukup besar dan dipastikan kalau memang ini benar benar terjadi akan mengganggu Rencana Strategis/Renstra yang tertuang dalam RJPMD yang menjadi visi misi Kepala Daerah.
Tersiar isu diduga oknum anggota DPRD tersebut selalu mengembangkan opini bahwa saat ini tidak mendapatkan anggaran aspirasi DPRD/Pokir.
Akan tetapi temuan dilapangan berkembang opini banyak kegiatan diklaim milik anggota DPRD tertentu yang fokus didapilnya sehingga diduga terjadi ke tidak adilan dan berpotesi terjadinya korupsi.
Dugaan ini terjadi karena adanya ego sektoral antara oknum anggota DPRD dengan OPD yang membangun kesepakatan saat melakukan penyusunan dan penyelarasan APBD yang penetrasinya dilakukan saat oknum anggota DPRD tersebut melaksanakan fungsi pengawasan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dengan alasan sidak.
Untuk memastikan kebenaran isu tersebut LAKI KBB telah menyampaikan surat audensi serta untuk meng klarifikasi kepada Pimpinan DPRD Jumat 9 Januari 2026 hanya saja kami mendapatkan jawaban melalui surat tanggal 8 Januari 2026 minta dijadwal ulang sehubungan harus melakukan konsolidasi dengan Kepala OPD dan TAPD.
Walaupun kegiatan renja Dinas rasa Pokir tersebut terlaksana di masyarakat, akan tetapi memiliki kerawanan melesetnya target Rensra yang tertuang dalam RJPMD apalagi saat ini terjadi pengurangan Transfer Daerah lebih dari 360 miliar sehingga kegiatan tersebut berpotensi terjadi kebocoran.
Untuk menyelesaikan berkembangnya polemik tersebut diharapaka Pimpinan DPRD segera memastikan jadwal audensi LAKI KBB lengkap dengan data yang dimohon serta dapat menghadirkan TAPD dan para Kepala OPD pungkas Guras.***Red