Bandung Barat-sri-media.com Demo LAKI KBB rabu 11 Maret 2027, pimpinan DPRD KBB baru bisa memberikan klarifikasi tuntutan , saat LAKI diundang Sabtu 15 Maret 2026.
Guras ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB mengatakan kepada media cukup kaget ternyata AROGANSI DAN KETIDAK PAHAMAN sebagai anggota DPRD muncul saat awal diskusi klarifikasi tersebut.
Ketua Komisi IV Nur Julaeha merasa TERSINGGUNG oleh kritik LAKI KBB karena merasa bekerja sudah sesuai Undang Undang, hanya jadi lucu ketika ditanya UU nomer berapa yang mengatur Tupoksi DPRD malah plingak plinguk tudak bisa menjawab.
Ketua Komisi III Piter Tjuandis juga dengan nada tinggi merasa sudah maksimal melayani LAKI KBB, hanya saja berdasrakan fakta substansi tuntutan belum terjawab.
Kritik LAKI KBB adalah kinerja jabatannya bukan pribadi, jangankan hanya anggota DPRD, sekelas Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota dikatakan “GOBLOG TEU BALEG DIGAWENA” ( kinerjanya buruk ) ungkapan tersebut merupakan kritik yang dilindungi konstitusi dan perundang undangan bahkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi kritik tidak bisa dituntut pidana maupun perdata.
Yang perlu diklarifikasi adalah beredarnya rumor adanya dugaan oknum aggota DPRD KBB meminta jatah proyek di beberapa Dinas dan beredar kabar dugaan pemerasan saat pembahasan pembahasan.
LAKI memiliki catatan Data rumor beredar angka 39 M’ 19 M’ 1 M’ 4 M’ 8 M’ 25 M’ termasuk didalamnya ada data oknum MD. NJ. AD. SL. DS. PT.
Pokir dewan dibolehkan menurut Permendagri 86 tahun 2017 merrupakan kegiatan aspirasi masyarakat melalui dewan yang diselaraskan dengan RKPD sesuai Permendagri 86 tahun 2017. tapi aturan tersebut tidak berbicara pagu anggaran.
Semua rumor tentang angka dan oknum sudah dibantah dalam Bamus DPRD KBB yang memutuskan tidak ada dan tidak akan ada anggota DPRD KBB mengintervensi proyek/PBJ juga tidak ada yang melakukan pemerasan.
Dengan klarifikasi pimpinan DPRD merupakan hasil Bamus, LAKI KBB sangat lega dan mengapresiasi bahwa dewan tidak akan bermain proyek serta akan menjaga semangat intedritas.
Semangat menjaga integritas direspon cepat oleh Bupati Jeje Richie ismail dengan mengeluarkan Surat Edaran No.704 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi senada dengan semangat DPRD KBB berharap kedepan pengelolaan Pemerintahan KBB lebih akuntabel , jujur dan berintegritas.
Untuk menjaga konsistensi terhadap integritas Pengadaan Barang dan Jasa dan memastikan PBJ tidak ada intervensi, Bupati harus segera memanggil PPK dan Kepala OPD agar rumor yang sudah dibantah oleh bamus DPRD KBB tidak terjadi pembangkangan.
LAKI KBB akan mengawal beredarnya angka angka dan oknum berkoordinasi dengan APH memastikan catatan tersebut tidak terjadi.
LAKI KBB hadir bukan untuk merusak dan tidak juga untuk menghancurkan , mari kita jaga Bandung Barat dengan penuh tanggung jawab dan persaudaraan pungkas Guras.***Red