Bandung Barat-sri-media.com Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) memastikan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan warga terdampak bencana dengan memperpanjang bantuan biaya sewa rumah bagi 32 Kepala Keluarga (KK) korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Bantuan ini diberikan untuk jangka waktu sembilan bulan ke depan selama warga menunggu proses relokasi permanen.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa langkah ini diambil agar puluhan keluarga yang belum bisa kembali ke rumah mereka tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan aman selama masa transisi.
“Kami memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama proses relokasi belum terealisasi. Karena itu bantuan biaya sewa rumah kami lanjutkan untuk sembilan bulan ke depan,” ujar Jeje di Ngamprah, Kamis (18/6).
Berdasarkan data pemutakhiran, dari total warga yang terdampak longsor, sebanyak 54 KK saat ini telah kembali ke rumah masing-masing setelah kondisi lingkungan sekitar dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Sementara itu, 32 KK lainnya masih dinilai rentan dan harus menetap di hunian sementara.
Untuk menyokong keberlanjutan program ini, Pemkab Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120,8 juta yang diperuntukkan bagi pembiayaan sewa 32 unit kamar bagi warga terdampak.
Terkait progres relokasi permanen, Jeje mengakui bahwa pelaksanaannya belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan anggaran yang cukup besar. Guna menyiasati hal tersebut, Pemkab KBB tengah mengkaji berbagai alternatif solusi agar penanganan warga bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
“Relokasi masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Kami sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk kemungkinan relokasi mandiri, agar penanganannya lebih efektif dan masyarakat bisa segera mendapatkan hunian yang aman,” tambah Jeje.
Di samping fokus pada hunian jangka pendek dan rencana relokasi, Pemkab KBB juga berkomitmen untuk terus menyuplai kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan pascabencana.
Saat ini, proses pencarian lahan relokasi yang aman terus digandeng bersama pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa titik alternatif lokasi sedang dianalisis secara mendalam untuk memastikan warga mendapatkan tempat tinggal baru yang tidak hanya layak, tetapi juga bebas dari ancaman bencana di masa depan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan seluruh pihak terkait agar warga bisa secepatnya mendapatkan hunian yang layak, aman, dan nyaman,” tutupnya.***Red