Bandung Barat —sri-media.news Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM (BOOMS), Gabungan Ormas, OKP, dan LSM (GOOL), bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Bandung Barat, kembali memperkuat tali silaturahmi sekaligus menyatukan sikap dalam menyikapi berbagai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
Silaturahmi tersebut digelar pada Selasa, 1 September 2026, di Saung Parahyangan, Kota Baru Parahyangan. Pertemuan dihadiri perwakilan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar, yang akrab disapa Didin Kopral, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari rencana awal untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan antarelemen organisasi masyarakat di Bandung Barat.
Menurut Didin, pertemuan itu tidak dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan wadah organisasi, melainkan justru menjadi momentum untuk menghilangkan sekat dan memperkuat kebersamaan.
“Hari ini adalah bagian dari rencana awal, yaitu silaturahmi Ormas, OKP, LSM, mahasiswa, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di Bandung Barat. Pertemuan silaturahmi hari ini tidak ada sekat sekalipun yang kemarin mungkin kita selalu mendengar ada dua organisasi sebagai wadah berhimpun, ada BOOMS dan ada GOOL,” ujar Didin.
Ia menegaskan, silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ruang bersama untuk menyikapi situasi serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
“Artinya, kita sama-sama nge-push silaturahmi terkait menyikapi situasi dan perkembangan terkait berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Didin menjelaskan, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan melepas kerinduan antarelemen organisasi, tetapi juga membahas sejumlah agenda yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat Bandung Barat.
“Selain silaturahmi, kangen-kangenan, kita kumpul bareng. Yang keduanya adalah terkait agenda kita menyikapi perkembangan yang terjadi di Bandung Barat,” ucapnya.
Ia mengatakan, berbagai perkembangan di Bandung Barat saat ini menjadi perhatian bersama. Menurutnya, Ormas, OKP, LSM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Seperti kita lihat bahwa Bandung Barat hari ini, kita juga bisa melihat dan memantau dari berbagai media ataupun juga kita melihat sendiri banyak hal yang memang harus disikapi oleh kita bagian dari Ormas dan OKP,” tutur Didin.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan, kata dia, adalah pelaksanaan rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Didin menilai, pelaksanaan rotasi dan mutasi semestinya dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, mulai dari kinerja, latar belakang pendidikan, pengalaman, kompetensi, hingga kepangkatan.
“Ketika rotmut itu terjadi, ada beberapa hal yang menurut saya harus patut dikritisi. Karena kita tahu sendiri, harusnya rotmut itu dilakukan berdasarkan melihat kinerja, melihat pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain. Kita lihat terkait kepangkatan,” katanya.
Namun, menurut Didin, terdapat sejumlah hal dalam proses tersebut yang dinilainya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
“Tapi ada hal yang ternyata itu tidak dilakukan. Artinya ada yang kelewat, sehingga seharusnya tidak mutasi atau tidak promosi, malah ini promosi. Ya, salah satunya itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum GOOL Kabupaten Bandung Barat, Rudi Iriyanto, yang akrab disapa Om Jack, mengatakan pihaknya juga memberikan perhatian terhadap dinamika pembahasan anggaran antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Rudi, persoalan anggaran tersebut menjadi bagian dari dinamika pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terlebih ketika berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Termasuk juga mengenai kemarin anggaran tarik-menarik DPRD dengan TAPD terkait KUA-PPAS 2027. Terus juga kita menyikapi hasil apa yang terjadi di masyarakat, riak-riak, termasuk hasil Musrenbang yang di mana tidak diakomodir oleh Banggar dan lain-lain. Itu kita sikapi semua,” ujar Rudi.
Selain persoalan anggaran, GOOL bersama elemen organisasi masyarakat lainnya juga menyoroti masih adanya kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Rudi mendorong agar kekosongan tersebut segera diisi sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
“Kalau kekosongan kepala dinas di beberapa dinas di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat juga kita sikapi. Artinya, untuk segera diisi secepatnya,” tegasnya.
Menurut Rudi, pengisian jabatan kepala dinas dinilai penting karena kekosongan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan pemerintahan maupun anggaran.
“Karena bagaimanapun kalau ini makin lama-kelamaan, ini seolah-olah disengaja. Karena apa, disengajanya kan nanti itu seolah-olah bahwa anggaran tukinnya itu sengaja untuk disilvakan,” katanya.
Rudi mengaku memiliki dugaan terkait kemungkinan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran apabila persoalan tersebut dibiarkan hingga mendekati akhir tahun anggaran.
“Jadi itu kami menduga adalah permainan orang-orang anggaran. Kalau di situ seolah untuk di akhir tahun, dia dirubah di kegiatan yang lain,” ujarnya.
Pertemuan BOOMS, GOOL, serta sejumlah organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kabupaten Bandung Barat.
Para peserta pertemuan menilai, keberadaan organisasi masyarakat, kepemudaan, mahasiswa, LSM, dan tokoh masyarakat tidak hanya sebagai wadah berhimpun, tetapi juga memiliki peran dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan semakin intensifnya komunikasi lintas organisasi, Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Bandung Barat diharapkan mampu menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kontrol sosial, serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah secara konstruktif dan bertanggung jawab.***Red