SUBANG, Sri-media.com – Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dayeuhkolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (9/11/2026), berlangsung dalam suasana tegang. Agenda yang digelar di Gedung Olahraga (GOR) Desa Dayeuhkolot tersebut diwarnai adu argumen antar calon kepala desa menyusul polemik usulan pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Persoalan bermula dari adanya usulan pemindahan lokasi pemungutan suara yang semula direncanakan di area Kantor Desa Dayeuhkolot ke Sport Centre Ciwahang. Usulan tersebut tertuang dalam Surat Rekomendasi Nomor 01/SR.PTPS/BC.X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026, yang ditanda tangani oleh tiga dari lima calon kepala desa.
Dalam rekomendasi tersebut, sejumlah alasan dikemukakan, mulai dari keterbatasan lahan, jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 4.600 orang, hingga pertimbangan keamanan guna mengantisipasi potensi gesekan antarpedukung calon.
Ketegangan semakin terasa ketika calon kepala desa nomor urut 1, Momo Mulyana, S.E., meminta agar surat rekomendasi tersebut dibacakan secara terbuka di hadapan seluruh peserta rapat. Namun, pembacaan surat dilakukan oleh Ketua Panwas Pilkades tingkat desa, bukan langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan.
Momo kemudian menyampaikan pandangannya terkait kelayakan lokasi pemungutan suara. Ia turut menyoroti kondisi fasilitas GOR Desa Dayeuhkolot yang dinilai tidak lagi selengkap sebelumnya.
Pembahasan mengenai fasilitas tersebut kemudian berkembang menjadi dialog dengan calon kepala desa nomor urut 4, Budiman, yang merupakan petahana. Perbedaan pandangan di antara keduanya memicu kesalahpahaman hingga suasana rapat semakin gaduh.
Padahal, persoalan penentuan lokasi TPS merupakan hal penting yang seharusnya dibahas secara objektif melalui musyawarah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Aspek kapasitas tempat, fasilitas pendukung, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan akses bagi ribuan pemilih perlu menjadi pertimbangan utama.
Situasi tersebut juga memunculkan perhatian terhadap peran Panitia Pemilihan dan Panwas Pilkades Dayeuhkolot. Sebagai penyelenggara dan pengawas, keduanya dituntut menjalankan tugas sesuai kewenangan, menjaga independensi, serta memastikan seluruh calon memperoleh perlakuan yang setara dalam setiap tahapan Pilkades.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa demokrasi di tingkat desa membutuhkan kedewasaan, keterbukaan, dan komitmen bersama. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai persoalan teknis justru berkembang menjadi konflik yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi masyarakat.
Masyarakat Dayeuhkolot kini berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, suksesnya Pilkades bukan semata-mata ditentukan oleh siapa yang terpilih, melainkan juga oleh bagaimana seluruh proses demokrasi itu dijalankan secara jujur, adil, dan bermartabat.
Andum Subekti