Bandung Barat-media.com KPU Kabupaten Bandun Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mekanisme dan Proyeksi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat”, Rabu (18/11/2026).Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini mempertemukan unsur penyelenggara Pemilu, perwakilan partai politik, serta elemen masyarakat sipil untuk membangun ruang diskusi terbuka mengenai arah penataan dapil ke depan.
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk membicarakan berbagai kemungkinan perubahan konfigurasi daerah pemilihan, termasuk dampaknya terhadap distribusi kursi legislatif di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengungkapkan bahwa pelaksanaan FGD merupakan bagian dari langkah persiapan sekaligus upaya KPU mendapatkan gambaran awal mengenai respons para pemangku kepentingan terhadap wacana penataan dapil.
Menurutnya, keterlibatan partai politik dan unsur masyarakat menjadi hal penting karena penataan dapil bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan berkaitan langsung dengan sistem keterwakilan politik masyarakat.
“Kami ingin melihat bagaimana pandangan dan respons partai politik maupun tokoh masyarakat terhadap pembahasan dapil ini. Karena itu, sejak awal kami membuka ruang diskusi dengan melibatkan berbagai unsur. Alhamdulillah, antusiasme peserta sangat baik, bahkan sejumlah partai politik hadir langsung dengan pimpinan masing-masing,” tutur Ripqi.
Ia menegaskan, berbagai pandangan yang muncul selama diskusi akan menjadi bahan evaluasi dan dokumentasi KPU untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, setiap kemungkinan penataan dapil dapat dipertimbangkan melalui proses yang terukur dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.Melalui forum tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh aspirasi yang berkembang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kajian penataan dapil secara komprehensif.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar KPU untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan proporsionalitas keterwakilan masyarakat.
Sebab, di balik setiap pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi legislatif, terdapat kepentingan besar yang harus dijaga, yakni memastikan setiap wilayah memiliki ruang keterwakilan yang sesuai dengan prinsip demokrasi.
Pemilu 2029 memang masih dalam tahap persiapan, tetapi pembahasan mengenai peta dapil sudah mulai bergerak. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana hasil kajian, regulasi, dan aspirasi para pemangku kepentingan nantinya akan menentukan wajah keterwakilan politik masyarakat Kabupaten Bandung Barat***Red /dunk