JAKARTA, sri-media.com Pencabutan ID pers tanpa prosedur resmi dan pemberitahuan yang jelas menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh lembaga pemerintah yang seharusnya menjunjung prinsip good governance. Prosedur yang tidak transparan:
Melanggar prinsip administrasi yang adil (due process).
Mengarah pada potensi penyalahgunaan wewenang oleh instansi negara.
Kritik Bukan Pelanggaran :
Pertanyaan kritis tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berujung pada pencabutan ID pers justru memperlihatkan ketidaknyamanan terhadap kritik. Dalam demokrasi:
Kritik terhadap kebijakan publik bukan pelanggaran, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Pers berperan sebagai perpanjangan suara publik untuk meminta klarifikasi atas kebijakan yang berdampak luas.
Reaksi Institusi dan Solidaritas Pers :
Reaksi CNN Indonesia, Dewan Pers, dan masyarakat sipil menegaskan bahwa:
Kebebasan pers adalah konsensus demokrasi.
Upaya pembungkaman terhadap satu jurnalis dianggap sebagai ancaman terhadap semua pekerja media.
Soliditas antar media dalam merespons kasus ini sangat penting untuk menjaga ruang kebebasan sipil.
Tanggung Jawab Pemerintah.
Pernyataan Mensesneg tentang mencari “solusi terbaik” perlu dicermati:
Solusi terbaik bukan kompromi diam-diam, tetapi langkah konkret mengembalikan hak Diana Valencia.
Pemerintah harus memberikan garansi perlindungan terhadap jurnalis di masa mendatang.
Pertemuan 29 September menjadi ujian keseriusan negara dalam menjamin kemerdekaan pers.
Implikasi Jangka Panjang.
Demokrasi dan Reputasi Pemerintahan.
Jika dibiarkan, kasus ini bisa menjadi preseden buruk yang melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah terhadap nilai-nilai demokrasi.
Ini juga berpotensi mencoreng reputasi internasional Indonesia dalam hal kebebasan berekspresi.
Perlunya Regulasi Perlindungan Jurnalis.
Momen ini bisa menjadi titik balik untuk mendorong regulasi atau protokol kerja jurnalistik yang lebih kuat, terutama dalam peliputan di wilayah-wilayah kekuasaan seperti Istana.
Perlindungan hukum bagi jurnalis seharusnya ditingkatkan, bukan justru dikurangi.
Kesimpulan :
Kasus pencabutan ID pers Diana Valencia bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyentuh inti dari kebebasan pers dan integritas demokrasi. Publik, media, dan lembaga-lembaga negara harus:
Menjaga independensi pers:
Mendorong transparansi pemerintah.
Menolak segala bentuk pembungkaman yang bersifat represif.
Semua mata kini tertuju pada pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan sinyal tegas bahwa kebebasan pers tetap menjadi pilar utama demokrasi Indonesia.
Andum Subekti.