Garut-media-sri.com,Seiring belum adanya jawaban atas surat permintaan klarifikasi terkait anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Ketua Karang Taruna Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Ahid Mulyadi, S.Pd.I, kembali mengambil langkah lanjutan dengan mengirimkan surat kedua berupa permohonan untuk menggelar audiensi klarifikasi anggaran BUMDes.
Ahid Mulyadi menyampaikan bahwa surat kedua tersebut dikirimkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Karang Taruna dalam menjalankan fungsi kontrol dan kepedulian terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Hingga saat ini, menurutnya, surat permintaan klarifikasi yang sebelumnya telah disampaikan belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait.
“Audiensi ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog terbuka agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan anggaran BUMDes,” ujar Ahid Mulyadi.
Selain mengirimkan surat permohonan audiensi, Ahid Mulyadi, S.Pd.I juga melayangkan surat pemberitahuan kepada sejumlah unsur pemerintahan,kepala desa,Depok ,BPD,desa depok dan keamanan, di antaranya Camat Pakenjeng, Koramil Pakenjeng, dan Kapolsek Pakenjeng. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan pemberitahuan resmi agar pelaksanaan audiensi nantinya dapat berjalan tertib, kondusif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Karang Taruna Desa Depok berharap pihak pengelola BUMDes dan pemerintah desa dapat segera memberikan respons positif atas permohonan audiensi tersebut demi menjaga kepercayaan publik serta mendorong tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel.
Asep,Kabiro,Garut,selatan