Bandung Barat-sri-media.com Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, Senin (30/3/2026
Penyerahan laporan tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, sekaligus sebagai bagian dari proses evaluasi menuju peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
“Dengan sinergitas yang baik ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Asep.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menjelaskan bahwa penyampaian LKPD unaudited tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah
Penyampaian LKPD unaudited ini sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Ade Zakir.
Ia menambahkan, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Laporan keuangan yang disampaikan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ade Zakir berharap proses pemeriksaan oleh BPK RI dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Entry meeting pemeriksaan terinci dijadwalkan mulai 2 April 2026.
“Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang,” katanya***Red