Bandung Barat,sri-media.com Maraknya isu korupsi di Pemkab Bandung Barat menjadi tantangan tersendiri untuk Bupati Jeje Richie Ismail, reformasi birokrasi antisipasi yang tepat.
Ditanya wartawan perihal isu korupsi Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB Gunawan Rasyid mengatakan ini harus menjadi atensi semua pihak untuk perbaikan Bandung Barat kedepan.
Saat ini kami sedang mengawal proses lidik dugaan korupsi oknum ASN di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sekaligus membuat percepatan penyampaian dugaan korupsi sejak 2017 dan Dana Alokasi Khusus/DAK 2024, hal ini untuk penguatan reformasi birokrasi ujarnya.
Kami sadar kegiatan pemberantasan korupsi akan berhadapan dengan oligarki dan mafia, sehingga penguatan sudah kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto cq Sekretariat Negara.
Konsolidasi lintas lembagapun kami lakukan baik di Kejagung,Kepolisian RI, Komisi Kejaksaan, Puspom TNI, Itjen Kemendagri serta Komisi III DPR RI.
Untuk mewaspadai ancaman teror seperti yang pernah kami terima berupa kiriman bangkai anjing, kami telah memohon perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi da Korban/LPSK dan saat ini telah direspon melalui surat R-6549/4.1.PPP/LPSK/09/2025.
Ditanya perihal SK Bupati No.100.3.3.2/Kep 223-Setwan/2025 tentang kenaikan tunjangan anggota DPRD Guras sapaan akrab Ketua LAKI-KBB ini tetap akan memberikan atensi serius, hanya saja SK tersebut baru merupakan landasan hukum untuk pembahasan bukan merupakan perintah pelaksanaan jadi masih tentatif ucapnya.
LAKI-KBB tetap fokus dalam tufoksi Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, kami tidak akan terpengaruh aleh isu lain yang mendegradasi persoalan mendasar di Bandung Barat yaitu Korupsi.
Kami berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tidak main main dengan pengaduan dugaan korupsi di Bandung Barat karena kasus ini sudah menjadi atensi pemerintah pusat termasuk Pimpinan DPR RI pungkas Guras.***Red/dunk