SRI Media

Belasan PKL di Cimahi Jalani Sidang Tipiring

CIMAHI, SRI-Media.com – Karenna melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan (K3), 11Pedagang Kaki Lima (PKL) dan 1 orang pemilik  toko yang belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB) terpaksa harus menjalani Sidang  Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pendopo DPRD Kota Cimahi pada Senin (20/9/2021).

Sidang Tipiring tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Nurhayati  Nasution.SH, dan Jaksa Penuntut  Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi Ari Sulton Abdullah. SH, dan Leni Desi Parliani,

Dalam Sidang Tipiring tersebut Hakim Nurhayati Nasution.SH. menetapkan sanksi terhadap para PKL yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2010 Kota Cimahi tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan, danKeamanan), rata-rata dikenakan denda  Rp 50 ribu

Selain PKL, dalam sidang Tipiring kali ini juga ada satu pengusaha yang melanggar perizinan. Setelah disidang, pemilik bangunan tersebut diputus bersalah dan harus membayar sekitar Rp1 juta.

“Untuk PKL ada 12 yang disidangkan, hasiloperasi para personelhariini,” ujar Kepala Seksi Penyidikan  dan Penyelidikan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Muhammad Faisal.

Sebetulnya, ungkap Faisal, sebelumnya ada 12 bangunan yang diduga melanggar Perda perizinan di Kota Cimahi berdasarkan hasil pengusiran  personel Satpol PP pekanlalu. Namun 11 di antaranya sudah melakukan klarifikasi.

“Jadi   untuk yang 11 itu sudah melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan. Mereka bisa menunjukan perizinannya,” ungkap Faisal.

Dirinya mengaku akan terusmelakukan kegiatan operasi pengecekan perizinan kegiatan usaha dan kegiatan bangunan, yang disinyalir masih ada yang belum memilikinya.

“Kita akan terus lanjutkan kegiatan ini untuk menyisir gudang-gudang ataupun kegiatan usaha lain, selain gudang yang tidak memilikiijin. Sesuai dengan Perda 5 tahun 2017 tetang ketertiban umum, bangunan harus memilikiijin,” tegasnya.

Sedangkan menurut JPU dari Kejaksaan Negeri Kejari Cimahi ,Ari Sulton Abdullah. SH, Perda Kota Cimahi itu bukan hanya semata-mata di atas kertas tapi ada pelaksanaannya dari itu memangharus di taati oleh masyarakat Cimahi khususnya para PKL agar tidak melanggar karena sudah adaa turanya, bahwa apa yang diperbolehkan dan  apa yang tidak diperbolehkan.

“Kita juga  dari pemerintahan maupun hukum sendiri tidak melarang PKL untuk berdagang tapi harus ada point-point yang harus diperhatikan oleh PKL itu, seperti tidak boleh berdagang di pinggir jalan yang melanggar Fasilitas umum dan Fasilitassosial,” tandas Ari. (ade/denny)

Tinggalkan Balasan