SUBANG, Sri-media.com Situasi menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cikujang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, mulai mendapat perhatian menyusul kembali ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) milik salah satu calon kepala desa dalam kondisi rusak.
APK milik Deden Suhendi, calon Kepala Desa Cikujang nomor urut 1, dilaporkan mengalami kerusakan untuk kedua kalinya. Kali ini, alat peraga kampanye tersebut ditemukan dalam kondisi sobek di Kampung Pasir Batang, Desa Cikujang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang.
Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan, terlebih dugaan pengrusakan terhadap APK milik calon yang sama bukan kali pertama terjadi selama tahapan Pilkades berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerusakan diduga terjadi akibat tindakan orang tidak dikenal. Namun, belum ada keterangan pasti mengenai waktu maupun tanggal kejadian. Identitas pihak yang diduga bertanggung jawab pun hingga kini belum diketahui.
Berulangnya kejadian tersebut tentu menjadi catatan tersendiri bagi pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa. Sebab, keberadaan alat peraga kampanye merupakan bagian dari sarana penyampaian informasi dan sosialisasi calon kepada masyarakat.
Tim Pemenangan Sesalkan Kejadian Berulang.
Terjadinya dugaan pengrusakan untuk kedua kalinya disesalkan oleh tim pemenangan calon nomor urut 1. Kejadian tersebut dinilai tidak semestinya terjadi apabila seluruh pihak mampu menjaga etika dan menghormati proses demokrasi.
Kontestasi Pilkades seharusnya menjadi ruang bagi setiap calon untuk menyampaikan visi, misi, serta memperkenalkan diri kepada masyarakat secara terbuka dan bermartabat.
Bukan sebaliknya, justru diwarnai tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain dan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Persaingan dalam Pilkades merupakan hal yang wajar.
Namun, persaingan tersebut harus tetap berada dalam koridor aturan, menjunjung sportivitas, serta tidak mengabaikan nilai-nilai persaudaraan antar warga.
Jangan Sampai Demokrasi Tercoreng oleh Tindakan Tidak Bertanggung Jawab.
Dugaan pengrusakan APK bukan hanya menyangkut kerugian terhadap barang milik pihak tertentu, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak setiap calon untuk mengikuti tahapan kontestasi secara adil.
Apabila tindakan tersebut terbukti dilakukan secara sengaja dan memenuhi unsur tindak pidana, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan mengenai pengrusakan barang milik orang lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk ketentuan Pasal 521. Penerapan pasal tersebut tentunya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Karena itu, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh langkah hukum dengan menyampaikan laporan kepada kepolisian, disertai bukti dokumentasi, keterangan saksi, maupun bukti pendukung lainnya.
Panitia Pilkades Jangan Sampai Bersikap Pasif.
Dua kali terjadinya dugaan pengrusakan APK milik calon nomor urut 1 semestinya menjadi perhatian serius bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan unsur pengawasan Pilkades.
Panitia di tingkat desa maupun kecamatan diharapkan tidak hanya berfokus pada tahapan administratif penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama proses demokrasi berlangsung.
Pengawasan terhadap keberadaan seluruh APK milik para calon perlu ditingkatkan secara proporsional tanpa membeda-bedakan nomor urut maupun kelompok pendukung.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, hendaknya dilakukan penelusuran secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Langkah antisipatif ini penting agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap kejadian yang berulang, sekaligus memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh peserta Pilkades.
Waspadai Potensi Gesekan Antar pendukung.
Hal yang tidak kalah penting adalah mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik horizontal akibat peristiwa tersebut.
Dalam situasi kontestasi politik tingkat desa, informasi mengenai dugaan pengrusakan yang tidak disertai kejelasan pelaku berpotensi menimbulkan prasangka, saling tuding, bahkan memperkeruh hubungan sosial antarkelompok pendukung.
Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menahan diri dan tidak membangun spekulasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Penyelesaian persoalan harus mengedepankan bukti, fakta, dan mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi maupun emosi.
Panitia Pilkades, unsur pemerintahan desa, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, serta unsur terkait lainnya diharapkan dapat bersinergi menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh tahapan pemilihan selesai.
Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga hubungan baik antar warga, meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.
Sebab, ;jangan sampai hanya karena kepentingan kontestasi sesaat, persaudaraan dan keharmonisan masyarakat yang telah terbangun selama bertahun-tahun justru menjadi korban.
Pilkades bukan ajang untuk saling menjatuhkan, melainkan momentum menentukan masa depan desa melalui proses demokrasi yang jujur, adil, aman, dan bermartabat.
Demokrasi akan kehilangan maknanya apabila perbedaan pilihan tidak lagi dihormati dan hak orang lain tidak lagi dihargai.
Andum Subekti