Bandung Barat, sri-media.com Polemik masyarakat di dua desa di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan menyatakan sikap tidak akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 selama jalan rusak di wilayah mereka tidak diperbaiki.
Hal ini mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Anggota DPRD Jawa Barat, Edi Rusyandi, pasalnya dengan adanya polemik aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah daerah (Pemda) Bandung Barat dianggap lamban dan tidak responsif. Kurang jelas terkait teknis antar Dinas.
Diketahui, sebelumnya masyarakat Desa Tanjungjaya dan Desa Mekarjaya kesal lantaran jalan kabupaten di sepanjang dua desa itu tidak kunjung diperbaiki selama 12 tahun oleh Pemda KBB.
“Tidak masalah sah-sah saja, itu kan ekspresi kekecewaan yang sudah memuncak, sudah 12 tahun tidak pernah diperbaiki. Maka wajar bersikap seperti itu. Saya Mendukung gerakan masyarakat,” kata Edi saat dihubungi SekitarKita.net, Kamis (27/10/2022).
Politisi partai Golkar itu juga menyebut, cara agar suara mereka didengar oleh pemerintah itu harus seperti itu. kata Edi, karena kalau menempuh jalur formal-normatif seringkali diabaikan.
Sudah dua tahun saya gagal mengawal aspirasi KBB yang saya tampung dari kegiatan reses dan itu kebanyakan infrastuktur. Kegagalan itu disebakan kendala rekomendasi dari pemkab. Tahun 2021 tidak dapat rekomendasi selembar pun. Hayoh kudu bulak balik ka Pemda. Tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga ditolak provinsi..
Potensinya ada di pemprov, dan saya sudah komunikasi dengan baik baik ke pihak pemda KBB, baik ke Plt Bupati maupun pejabat dinas terkait. Ketika saya konfirmasi ulang malah saling lempar antar pejabat dinas teknis terkait.
“Jangankan warga biasa, saya aja yang anggota dewan provinsi responnya rumit dan berbelit-belit ketika mengawal aspirasi warga ke Pemprov Jabar,” sambungnya.
Padahal Asal usulannya ditempuh secara normatif, dengan baik dan benar, lengkap, bisa diikhtiarkan potensinya dari pemprov. Jadi berat untuk maju KBB, jika pelayanan pemerintahan dan birokrasinya seperti ini.
Saya terkadang malu oleh warga atau kepala desa yang sudah menitipkan aspirasinya, ketika ditagih janji oleh mereka. Karena itu beban moral yang harus saya perjuangkan. Kadang masyarakat tidak mau tahu dengan prosedur dan mekanisme administrasi itu. Yang penting aspirasinya bisa terpenuhi. Sementara urusan usulan ke Pemprov itu harus diajukannya oleh Pemda KBB. Gak bisa oleh kita karena bukan ranahnya dan tidak serta merta turun begitu saja dari Pemprov.
Padahal apa yang saya ikhtiarkan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi aspirasi warga, yang manfaatnya akan dirasakan dan dinikmati warga kita. Teu ngarti beak kareup makana sayamah. Peuperiheun teu bisa dibangun ku Pemda KBB, saya akan ikut membantu dari anggaran pemprov, da weleh hese. Kok pemkab lain bisa. Nah pemkab KBB mah hese.
Pemda KBB juga tidak kreatif dan miskin inisiatif untuk mencari potensi anggaran pembangunan. Jika memang hari ini defisit, coba lah nyari ke pemprov atau ke pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD Kabupaten. Coba dewan yang dipusat atau provinsi itu ajak diskusi oleh kepala daerah. Dan itu saya yakin bisa. Tapi ya itu tadi, aya oge potensina, rumit berbelit belit. Makanya, adanya kejadian seperti itu bagi saya tidak heran. Yang ada Kasian masyarakat KBB.
Apalagi itu masuknya jalan kabupaten yang menjadi kewenangan pemkab. Dalam hal ini, pemkab itu harusnya punya peta dan bank data infrastruktur. Sehingga punya skala priorotas mana yang harus dibangun.
“Padahal asal usulannya ditempuh secara normatif, dengan baik dan benar, lengkap, bisa diikhtiarkan potensinya dari pemprov. Jadi berat untuk maju KBB, jika pelayanan pemerintahan dan birokrasinya seperti ini,” pungkas Edi.**Dunk