Bandung Barat-sri-media.com Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan dan langkah mitigasi bencana bagi masyarakat. Berkolaborasi dengan BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Pemkab KBB menghadiri dan mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 yang digelar di Imah Roti Lembang, Senin (26/10/2026).
Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur, mulai dari relawan, media massa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dikominfotik KBB ,Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Palang Merah Indonesia (PMI), hingga Perhimpunan Ahli Geologi. Para peserta berasal dari wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kepala BMKG, Suaidi Ahadi, menyatakan Jabar merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi. Khusus di Bandung Barat, potensi gempa bumi salah satunya berkaitan dengan aktivitas Sesar Lembang yang membentang sepanjang 29 kilometer di kawasan Bandung Raya hingga Sumedang.
“Sesar Lembang ini sesar yang cukup viral dan sensitif di kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat literasi kebencanaan publik kita masih perlu terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Menurut dia, Sekolah Lapang Gempa Bumi menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi ancaman gempa, kesiapsiagaan, serta langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Edukasi ini juga diharapkan dapat mencegah masyarakat mudah terpengaruh informasi tidak benar atau hoaks terkait aktivitas sesar.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bandung Barat Duddy Prabowo, menyambut baik sinergi berbagai pihak dalam memperkuat mitigasi nonstruktural. Meski demikian, mitigasi struktural masih perlu dipercepat, terutama melalui pemasangan rambu-rambu evakuasi dan penambahan sistem peringatan dini gempa atau Early Warning System (EWS) di sepanjang jalur Sesar Lembang.
Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi risiko gempabumi, khususnya dari keberadaan Sesar Lembang yang membentang di utara kawasan Bandung, serta ancaman zona subduksi Jawa bagian selatan.Berdasarkan skenario Peta Tingkat Guncangan (Shakemap Scenario) BMKG untuk Sesar Lembang dengan potensi magnitudo maksimum M7,0 pada kedalaman 30 km, wilayah Bandung Barat dapat terdampak guncangan mencapai skala VI–VIII MMI. Skenario ini dipahami sebagai pijakan perencanaan dan peta mitigasi daerah, bukan sebuah prediksi pasti kapan bencana akan terjadi.
Pengalaman bencana gempa di Jawa Barat—seperti gempa Pangandaran (2006), Tasikmalaya (2009 & 2017), Cianjur (2022), hingga gempa Kertasari Kabupaten Bandung (September 2024)—menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan nyata. Secara khusus di Bandung Barat, catatan gempa Sesar Lembang magnitudo M3,3 pada 28 Agustus 2011 silam sempat merusak 384 rumah di Kampung Muril, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua.
Guna mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Pemkab KBB menyambut baik langkah BMKG yang menyiagakan jaringan pemantauan kegempaan di wilayah Jawa Barat, termasuk pemasangan 6 unit temporary seismometer di sepanjang jalur Sesar Lembang serta pengembangan Sistem Peringatan Dini Gempabumi (Earthquake Early Warning System/EEWS).
Melalui kegiatan SLG bertema “Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempabumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045”, Pemkab KBB melibatkan berbagai unsur daerah mulai dari BPBD, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, PMI, insan media, hingga relawan kebencanaan. Rangkaian kegiatan meliputi pemahaman potensi risiko, edukasi produk informasi BMKG, hingga pengujian koordinasi kedaruratan melalui Table Top Exercise (TTX).
Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan mutu konstruksi bangunan aman gempa, serta mengedukasi masyarakat terkait jalur evakuasi dan mitigasi mandiri.
Pemkab KBB mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh isu atau hoaks yang tidak jelas sumbernya, serta selalu memperbarui informasi resmi melalui kanal BMKG dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.***Red/dunk