Bandung Barat —sri-media.com Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perikanan dan Peternakan resmi meluncurkan JARING MINA SPPG, sebuah model tata kelola kolaboratif yang dirancang untuk memperkuat jaringan perikanan dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam mendukung pemenuhan pangan bergizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Launching JARING MINA SPPG yang mengusung tema “Penguatan Jaringan Perikanan dan KDMP untuk Mendukung SPPG” tersebut berlangsung di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Duddy Prabowo, S.Sos., M.M., Asisten III Bidang Administrasi Umum Rini Sartika, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dra. Sri Dustirawati, M.Si., Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dra. Siti Aminah Anshoriah, M.Pd., Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung Ramzi, S.STP., M.A.P., Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN Dr. Ayi Nasrudin, M.Pd., mitra SPPG Rancapanggung, pelaku usaha perikanan, serta 24 kepala desa penerima bantuan Kolam Mini RAS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, drh. Wiwin Aprianti, M.Si., menjelaskan, JARING MINA SPPG tidak sekadar diarahkan untuk meningkatkan produksi ikan, tetapi membangun ekosistem rantai pasok perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam model tersebut, UPTD Pembenihan Ikan berperan menyediakan benih berkualitas, KDMP dan pembudidaya menjalankan produksi sekaligus memperkuat agregasi ekonomi desa, Unit Pengolahan Ikan (UPI) memberikan nilai tambah melalui pengolahan produk, sementara SPPG menjadi bagian hilir yang menyerap produk ikan lokal untuk kebutuhan pangan bergizi.
“JARING MINA SPPG merupakan model Integrated Local Fish Supply Chain Governance yang mengintegrasikan aktor, proses, kebijakan, dan data. Rantai tersebut dimulai dari UPTD Pembenihan Ikan, kemudian KDMP atau budidaya, UPI, SPPG hingga penerima manfaat,” jelas Wiwin.
Ia mengatakan, melalui konsep tersebut, produksi ikan akan diarahkan lebih berbasis kebutuhan atau demand-driven. Dengan demikian, pembudidaya tidak hanya memproduksi tanpa kepastian pasar, tetapi dapat menyesuaikan produksi dengan kebutuhan SPPG, baik dari sisi jumlah, mutu, kontinuitas, keamanan pangan maupun spesifikasi produk.
Untuk mendukung tata kelola tersebut, JARING MINA SPPG juga akan diperkuat dengan SOP, mekanisme kerja sama, kepastian offtake, serta sistem pemantauan digital yang dapat digunakan untuk memonitor produksi, stok, mutu dan distribusi.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Sri Dustirawati, menekankan pentingnya menjadikan KDMP sebagai bagian dari aktivitas ekonomi desa.
Menurutnya, keterlibatan KDMP dalam JARING MINA SPPG dapat memperkuat fungsi koperasi sebagai agregator hasil produksi masyarakat sekaligus membuka peluang terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih terorganisasi di tingkat desa.
“Penguatan kapasitas pengelola, tata kelola usaha, pencatatan dan kemitraan menjadi bagian penting agar KDMP mampu menjalankan perannya secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dari sisi pemenuhan gizi, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, Ramzi, S.STP., M.A.P., menyampaikan bahwa pasokan ikan harus mampu memenuhi kebutuhan SPPG secara terencana.
Kerja sama antara produsen, KDMP, UPI dan SPPG, menurutnya, perlu dibangun berdasarkan kebutuhan nyata sehingga produk ikan lokal dapat masuk ke dalam rantai pemenuhan pangan bergizi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN, Dr. Ayi Nasrudin, M.Pd., menilai JARING MINA SPPG merupakan bagian dari upaya perubahan tata kelola melalui kolaborasi lintas organisasi dan pemangku kepentingan.
Ia menekankan bahwa perubahan yang dibangun tidak hanya menyangkut peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana seluruh aktor bekerja dalam satu sistem dengan tujuan, proses, indikator dan mekanisme monitoring yang jelas.
Mewakili Bupati Bandung Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Duddy Prabowo, menyampaikan dukungan terhadap implementasi JARING MINA SPPG.
Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan dan SPPG dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“JARING MINA SPPG diharapkan mampu mempertemukan potensi perikanan daerah dengan kebutuhan pangan bergizi, sehingga hasil produksi masyarakat memiliki pasar dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa,” ujarnya.
Komitmen Hulu hingga Hilir
Sebagai bentuk komitmen implementasi program, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas JARING MINA SPPG oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan drh. Wiwin Aprianti, M.Si., Kepala Bidang Perikanan Dindin Rustandi, S.ST., Kepala Bidang Bina Usaha Riyan Haskar Rayka Apriyanto, S.P., M.A.P., Kepala UPTD Pembenihan Ikan Asep Devi Virmansyah, A.Md., perwakilan UPI Petekres Rizki Maulana, serta Ketua KDMP Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Elfan Andriawan.
Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan penyerahan simbolis bantuan benih ikan kepada 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS.
Bantuan benih tersebut menjadi stimulan awal bagi desa penerima untuk menjalankan kegiatan budidaya yang terhubung dengan ekosistem JARING MINA SPPG.
Salah satu rantai pasok yang menjadi quick win program tersebut dirancang melalui alur benih UPTD → budidaya KDMP/Mini RAS → produk olahan UPI → menu SPPG.
Puncak kegiatan ditandai dengan prosesi launching melalui pemukulan kentungan secara bersama-sama oleh jajaran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Peluncuran tersebut menjadi penanda dimulainya implementasi JARING MINA SPPG sebagai model kolaborasi rantai pasok perikanan di Kabupaten Bandung Barat.
Ke depan, program akan dikembangkan secara bertahap, mulai dari pembentukan tim, pemetaan supply-demand, penyusunan SOP dan kerja sama, pembangunan dashboard monitoring, hingga pembuktian rantai pasok melalui proyek percontohan.
Selanjutnya, program diarahkan pada penguatan produksi, kepastian offtake, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem monitoring, publikasi serta diversifikasi produk olahan.
Melalui JARING MINA SPPG, Pemkab Bandung Barat mendorong terbentuknya tata kelola perikanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat keterhubungan antara potensi perikanan lokal, aktivitas ekonomi desa dan kebutuhan pangan bergizi masyarakat.
“Dari benih menjadi pangan bergizi, dari desa menggerakkan ekonomi, dari kolaborasi menjadi perubahan.”***Red/humdisnakan