Bandung -sri-media.comKabar perusahaan tambang di Kabupaten
Musi Rawas Utara (Muaratara) pandang
sebelah mata pengelola wilayah,
ternyata bukan hanya isapan jempol
saja.
Camat Rawas Ilir Kabupaten Muaratara,
Syukur ternyata juga mengamini
pandangan itu.
“Contohnya saja, saat kita minta
dokumen perusahaan, mereka hanya iya,
iya saja, tapi sampai sekarang
permintaan itu nggak diberikan juga,”
katanya saat dihubungi wartawan via
telepon selularnya, Rabu 7 Desember
2022.
Dijelaskan Syukur, ada 4 perusahaan
besar pertambangan di wilayah tugasnya
dan pihak kecamatan nggak punya
dokumen mereka.
Perusahaan tambang itu adalah PT Bayan
Kolindo Lestari (BKL), Bara Sentosa
Lestari (BSL), Gorbi Putra Utara dan
PT Triariani.
“Satupun nggak ada yang mau
memberikannya kepada kita, dokumen
perusahaan mereka, jadi ya mau
bagaimana lagi,” ungkapnya.
Jangankan dokumen perusahaan, ada
acara di kecamatan pun diundang tidak
pernah hadir, kalau pun hadir paling
hanya staf staf berapa.
Karena itulah, Syukur tidak bisa
menjelaskan saat wartawan bertanya
soal berapa luas masing-masing
perusahaan tambang itu.
“Apalagi saya juga orang baru disini,
baru lima bulan,” terangnya.
Soal apa sikap pemerintah kepada
perusahaan yang tidak menganggap
pemerintah daerah ada, Camat Rawas
Ilir bilang nggak tahu.
“Kami nggak bisa intervensi pak,
karena dia hubungannya di atas,”
terangnya.
“Lebih baik bapak tanya saja ke
mereka,” pintanya.
Soal sarannya itu, wartawan mengatakan
sudah coba menghubungi tetapi tidak
dijawab, Camat Rawas Ilir menimpali.
“Itulah, kami pun nggak dijawabnya,”
timpalnya.
“Kantor pusat mereka saja, semuanya di
Jakarta,” tambahnya.
Karena itulah, jangan heran kalau
kemudian terjadi aksi semau gua
perusahaan tambang kepada warga,
tempat dimana dia berusaha.
Akibatnya jalan provinsi rusak,
wilayah kecamatan Nibung berdebu
(polusi), batu bara berceceran di
jalan, acap terjadi kecelakaan.
Tidak hanya itu, jalan menjadi macet
mobilitas warga terganggung, bahkan
sempat terjadi juga kebakaran kebun
warga karena dump truck terbalik dan
minyaknya tumpah.
Bahkan, saat sudah ada upaya Pemkab
dan DPRD Muaratara untuk memediasi
perusahaan dengan warga, mereka dengan
dengan gampangnya melanggar solusi
dari hasil mediasi tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
H Mochamad Basoeki Hadimoeljono saat
dihubungi teleponnya aktif tapi tidak
diangkat, Rabu 7 Desember 2022.
Sehari sebelumnya, Menteri Basoeki
juga sudah di SMS, tetapi tidak ada
balasan.
Anggota Komisi VII DPR RI Adian
Napitupulu juga sudah dihubungi untuk
dimintai pendapatanya tetapi
handphonenya mati.**Red/sbr
