Bandung Barat-sri-media.com Nahdlatul Ulama (NU) sering dipahami sebatas sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Padahal NU lebih dari sekadar struktur kepengurusan dari PBNU hingga ranting. NU adalah sebuah dunia sosial dan spiritual yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks inilah muncul dua wajah NU: NU struktural dan NU kultural.
Keduanya bukanlah dua NU yang saling bertentangan, tetapi dua cara NU bekerja. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan: NU struktural merasa paling berhak berbicara atas nama NU, sementara NU kultural justru menjadi basis yang paling setia menjaga ruh ke-NU-an.
NU struktural adalah NU dalam bentuk formal dan administratif. Ia hadir dalam bentuk kepengurusan, SK, rapat, program kerja, serta relasi dengan negara dan kekuasaan. Melalui NU struktural, organisasi ini punya daya tawar politik, akses terhadap kebijakan publik, serta kemampuan mengelola lembaga-lembaga besar seperti pendidikan, kesehatan, dan filantropi.
Namun di sisi lain, NU struktural juga rentan terjebak pada logika birokrasi dan elitisme. Perebutan jabatan, kompromi politik, dan kepentingan kekuasaan kerap membuat NU tampak jauh dari kehidupan warga nahdliyin di akar rumput. Dalam situasi seperti ini, NU berisiko berubah dari jam’iyyah diniyyah menjadi sekadar organisasi elite.
Di sinilah NU kultural memainkan peran yang jauh lebih mendasar. NU kultural adalah NU yang hidup dalam praktik sehari-hari umat: tahlilan, yasinan, maulidan, ziarah kubur, pengajian pesantren, dan hubungan batin antara kiai dan santri. NU kultural tidak membutuhkan kantor atau stempel. Ia hidup di masjid kampung, di langgar, di rumah-rumah warga.
NU kultural inilah yang sesungguhnya menjaga Aswaja sebagai tradisi, bukan sekadar doktrin. Ia menurunkan Islam yang ramah, berakar pada budaya lokal, dan berorientasi pada akhlak. Di sinilah NU menjadi nyata bagi jutaan orang, bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai cara beragama.
Masalah muncul ketika NU struktural melupakan basis kulturalnya. Ketika kebijakan dan sikap NU lebih ditentukan oleh kalkulasi elite daripada oleh denyut pesantren dan kampung, maka jarak antara NU dan umatnya semakin melebar. Padahal realitasnya sederhana: warga NU lebih setia pada kiai kampung daripada pada pengurus pusat.
Tanpa NU kultural, NU struktural hanyalah tubuh tanpa jiwa. Tetapi tanpa NU struktural, NU kultural akan kehilangan perlindungan dan daya tawar di hadapan negara dan kekuatan besar. Keduanya harus berjalan bersama, tetapi relasinya tidak boleh terbalik: struktur harus melayani kultur, bukan menguasainya.
Masa depan NU tidak ditentukan oleh siapa yang menduduki kursi PBNU, tetapi oleh apakah tradisi, pesantren, dan kiai-kiai kampung tetap menjadi pusat gravitasi NU. Jika NU terlalu sibuk mengurus kekuasaan dan melupakan akar kulturalnya, maka ia akan kehilangan wajah yang membuatnya dicintai umat.
Karena pada akhirnya, NU bukan milik pengurus, melainkan milik tradisi dan umat yang menghidupinya. (Farid Hamdani,Lc)
***Red