BANDUNG -sri-media.com Menindaklanjuti pembatalan (diskualifikasi) kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya sebutkan, saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kita sudah membentuk tim evaluasi. Kita punya tim di Radjiman (Kantor Disdik Jabar), kantor cabang dinas, dan di masing-masing sekolah. Dari tim masing-masing tersebut, kita akan mengevaluasi berbagai kekurangan. Nanti hasil evaluasinya akan kita lihat,” tutur Kadisdik, Selasa (18/7/2023).
Kalau melihat data, tambah Kadisdik, ada beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi (terkait pemalsuan). “Kita tidak bisa menjudge terindikasi, tapi ada beberapa data yang kita lihat mengarah ke situ. Seperti, Kabupaten Bogor ada 1.635, Kabupaten Bekasi 589, dan Kab. Bandung 410. Tapi, tidak berarti itu indikasi yang negatif,” ujarnya.
Untuk antisipasi ke depan, Kadisdik menjelaskan, pertama-tama akan mengikuti proses evaluasi yang diadakan oleh pengadilan dan akan melihat kondisi riilnya.
“Kedua, kita membentuk tim evaluasi untuk melihat kekurangan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023 dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Kemudian, apa yang harus dilakukan baik di internal ataupun dari mitra,” terangnya.
Sebagai contoh, tambah Kadisdik, Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Disdukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas sosial. “Kami akan komunikasikan dengan dinas terkait. Kami coba susun secara keseluruhan. Kami petakan semuanya dan nanti kami sampaikan kepada Dinas Sosial, Disdukcapil, dan lainnya. Dari data tersebut, kami mencari solusi di depannya,” jelasnya.
Kadisdik memastikan, untuk evaluasi bantuan tidak menargetkan waktu, namun akan mengupayakan seoptimal mungkin.
Sedangkan untuk siswa yang tidak mampu yang bersekolah di swasta, Kadisdik mengungkapkan, Pemprov Jabar tetap membantu dengan memberikan bantuan keuangan melalui BPMU. “Konteksnya kita bantu, bukan gratis,” pungkasnya.***SBR