BANDUNG.SRI-Media.com,– Menjelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat SMA/SMK dan SLB di Jabar, Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah melakukan berbagai persiapan selain itu persiapan pun dilakukan karena masih ada kemungkinan digelarnya pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung Kamis (7/1/2021). ” Kita dari awal sebagai tindak lanjut dari SKB empat menteri itu kami telah melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi tahun ajaran semester genap,” ucap Dedi Supandi.
Lebih lanjut katanya persiapan yang dilakukan meliputi banyak hal mulai dari sarana prasarana hingga kurikulum darurat dalam menghadapi tatap muka kemudian menyiapkan kurikulum yang sifatnya penyederhanaan.
“Kurikulum yang akan diterapkan pada pembelajaran tatap muka ini merupakan kurikulum 2013 yang telah disederhanakan untuk pembukaan sekolah SMA/SMK dan SLB di Jabar ini tidak dilakukan di 27 daerah di Jabar,”ujarnya.
Menurutnya pembelajaran tatap muka tingkat SMA/SMK dan SLB baik negeri maupun swasta itu hanya akan dilakukan di delapan kota/kabupaten dengan sifat parsial atau dalam arti lain tak semua sekolah di daerah tersebut menggelar tatap muka. “Delapan daerah yang siap menggelar pembelajaran tatap muka ini merupakan daerah-daerah yang koneksi internetnya belum merata tapi ini bukan final tahapan ini finalnya di sekitar hari Jumat,Disdik Jabar pun telah menyiapkan hal-hal pendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Jika PJJ diterapkan kembali dipastikan nantinya proses pembelajaran akan jauh lebih interaktif dan disertai dengan berbagai animasi termasuk juga telah kita lakukan kemarin beberapa langkah-langkah kalaupun PJJ itu tetap berjalan dengan adanya metode pembelajaran yang lebih banyak animasi termasuk juga pembelajarannya yang lebih interaktif,” ujarnya.
” Meskipun kini sudah ada 8 daerah yang siap tatap muka hal itu dapat berubah seiring dengan kebijakan masing-masing bupati/wali kota. Terkait dengan ada PSBB Jawa-bali tentunya dapat mempengaruhi kebijakan itu pembukaan sekolah,” tambahnya.**(SBR*).