Bandung Barat, sri-media.com- Suasana yang penuh dengan keakraban serta kekeluargaan juga canda tawa terpancar di wajah mayarakat Kp, Cikupa Desa Cilame Kecamatan padalarang Saat mengikuti dialog dengan anggota DPRI-RI dari Komisi 4 daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang membidangi bidang Pertanian, yaitu DR. H.Dadang Naser, SH, S.IP, M. Ipol yang juga mantan Bupati Kabupaten Bandung dua periode.
Acara yang dilaksanakan di rumah salah satu tokoh masyarakat pada Senin (16/12). Dihadiri juga dari Dinas Koperasi KBB yang diwakili kepala Bidang koperasi Aam Bahtiar, para petani, tokoh masyarakat, tokoh agama ,tokoh pemuda, gapoktan, para RT dan RW, tamu undangan, para relawan Dadang Naser dengan ketuanya Asep Relawan juga dihadiri oleh kepala Desa Cilame Aas Ashor yang ikut terlibat langsung dalam dialog bersama anggota DPR-RI dan Dinas Koperasi.
Dalam dialognya Dadang Naser, menyampaikan kalau dirinya baru dua bulan ini bekerja di Jakarta selaku anggota DPR RI yang diusung oleh dua Kabupaten, yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, dimana suara terbanyak bahkan tertinggi/pertama di Kabupaten Bandung sedangkan di Kabupaten Bandung Barat dengan raihan suara terbanyak ketiga saat pemilihan legislatif (pileg) lalu. Dikatakan Dadang sebelum dirinya ditugaskan di komisi 4 bidang pertanian terlebih dahulu dirinya ingin memilih ditugaskan di komisi 6 yang membidangi bidang Perdagangan, Koperasi dan perekonomian.
Dijelaskan Dadang dalam dialognya bahwa kalau dirinya bertugas di komis 6 kedepannya akan menghadang import, “katanya negara kita ini negara agraris, pertanian tetapi beras import, kita sebagai negara maritim ikan pun import, tepung terigu import, jagung import, jadi devisa negara hampir sama import “, padahal kalau ingin mandiri pangan harus stop import, dimana hak stop import itu ada diperdangan dan Bulog, inilah biang keladinya.
Dipaparkan Dadang, Kenapa dirinya harus di komisi 4 karena ada rekam jejak ketika dirinya menjadi bupati selama dua periode di Kabupaten Bandung, bidang pangan selalu kuat dan juara pangan yang bisa mengalahkan daerah Sukabumi dan Tasik yang wilayahnya lebih besar, sebab kami memakai sistem terpadu yakni perikanan dan pertanian serta meningkatkan intensifikasi sedangkan di luar Jawa eksentifikasi atau perluasan wilayah, paparnya.
Dirinya bersama jajaran anggota komisi 4 bersepakat agar Bulog yang sekarang dibawah kordinasi BUMN, meminta bergeser menjadi lembaga khusus atau lembaga lainnya dibawah Presiden tidak dibawah menteri BUMN, dimana tadinya badan usahan milik Negara Bulog bidang logistik sekarang kita geser ke bidang urusan logistik semasa jaman Pak Harto, kenapa saat itu pangan kuat karena Bulog langsung ditangan Pak Harto (Presiden-red) tidak dibawah badan usaha, sebab kalau usaha pasti pingin ada Fee bisnis, pinjam ke perbankan harus pake bunga tetapi kalau ke badan urusan, presiden bisa ke perbankan agar Bulog dipinjamin tanpa bunga sebab badannya urusan, yang menjaga kekuatan pangan dan harga pangan supaya terkendali harga jual ke petani di subsidi dan harga jual kemasyarakat juga di subsidi jadi double subsidi maka harga jual beras tidak fluktuatif atau naik tutun harganya jadi stabil ini harapan dari komisi 4 dan alhamdulilah di tangkap oleh berbagai lembaga lainnya dan komisi 4 sudah merekomendasikan agar Bulog digeser menjadi Badan Urusan.
Jadi kedepannya eksport diperkuat importnya diperkecil malah diharapkan tidak ada import, stop import beras pasti tidak ada yang kelaparan penduduk Indonesia, hal ini sudah terbukti ketika jaman covid tidak ada import tapi tidak ada yang kelaparan. Dengan mengimport banyak orang-orang yang ikut “bermain” dari hasil import yang ribuan ton beras, tegas Dadang Naser.
(buds/dunk)