Bandung SRI-media com.Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah menjelaskan kampanye tolak tunda Pemilu ini, ini diharapkan dapat diikuti oleh penggiat demokrasi, baik oleh kalangan kampus, relawan, dan aktifis Pemilu.
Rumah Demokrasi berpandangan bahwa dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semua sudah dirancang atau direncanakan.
Memakai cara pandang Jenderal Prusia Carl von Clausewitz, ungkap Ramdansyah, ini adalah sebuah strategi untuk memenangkan sebuah perang atau sebuah kontestasi.
Maka, kata Ramdansyah, saat Ketua-Ketua Umum Partai berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 maka pernyataan itu bisa dibaca dengan cara ini.
“Apakah memang benar, alasan penundaan itu karena ingin memulihkan ekonomi atau alasan karena masih Pandemi?,” tanyanya lewat rilis yang diterima redaksi, Senin 28 Februari 2022.
Menurut Ramdansyah, Rumah Demokrasi beranggapan bahwa sejumlah Pilkada tahun 2020 dapat digelar pada masa pandemi dan bisa dilakukan hanya dengan persiapan kurang lebih enam bulan.
“Sekarang Pemilu 2024 persiapannya, lebih dari satu tahun, tidak mungkin menjadi alasan untuk penundaan Pemilu 2024,” katanya.
Rumah Demokrasi menganggap bahwa isu penundaan Pemilu dapat meresahkan masyarakat, karena itu adalah bentuk pelanggaran konstitusi.
Dalam teori ketatanegaraan, pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam kondisi yang sangat darurat.
Itupun dengan pertimbangan dan asumsi yang jelas terkait definisi untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat.
Dengan demikian persoalan konstitusional lainnya adalah penambahan masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah.
“Boleh dikatakan bahwa ini akan menyebabkan pelanggaran konstitusi secara berjamaah,” ujarnya.
Rumah Demokrasi menduga wacana penundaan Pemilu ini sebagai “persoalan menjaga kekuasaan”.
Rasionalisasi dengan melakukan prosedur perubahan konstitusi, maka perubahan konstitusi bukan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, tetapi lebih kepada syahwat kekuasaan kelompok atau elit politik tertentu.
Seperti kata Franklin D Roosevelt dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, maka wacana penundaan ini juga demikian.
Wacana ini sebuah strategi sebuah taktik, demikian pernyataan Jenderal Prusia Carl von Clausewitz.
Lihat saja, siapa saja yang menyetujui penundaan Pemilu. Mereka yang berada di barisan ini adalah Ketua-Ketua umum partai politik.
Ada diantara mereka yang memiliki angka elektabilitas yang rendah dari hasil sejumlah survei baru-baru ini.
Dari sejumlah data Survei ini, menunjukkan bahwa para pemimpin Parpol, tidak memiliki elektabilitas yang memadai untuk ikut dalam kontenstasi Pilpres dalam Pemilu 2024.
Berdarkan pertimbangan politis dan konstitusional, maka Rumah Demokrasi menolak Penundaan Pemilu 2024.
Rumah Demokrasi memberikan dukungan kepada KPU yang sudah memberikan kepastian penyelengaran Pemilu 2024. Partai-partai politik dan elit-elit politik sudah seharusnya memberi contoh untuk disiplin dan taat pada Konstitusi.
Tentu saja Rumah Demokrasi berharap partai-partai politik dan elit-elit politik seharusnya lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan sungguh sungguh.
Bukan justru sebaliknya mambuat gaduh politik dan mengarah pada pelanggaran konstitusi.*Red/Sbr