Bandung Barat-sri-media.com Pendidikan menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) diyakini memiliki potensi besar untuk melahirkan generasi unggul jika dikelola secara profesional dan berintegritas.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB, H. Mu’min Darjatuloh, M.Pd, yang akrab disapa Mu’min (Kang Aji), Ia merupakan anggota DPRD KBB dari Fraksi Partai Gerindra, mewakili Daerah Pemilihan 5, khususnya wilayah Kecamatan Cipongkor. Selasa, (15/4/2025).
Pendidikan itu investasi jangka panjang bangsa. Bahkan ketika Jepang hancur akibat Perang Dunia II, Kaisar Hirohito justru bertanya, ‘berapa guru yang tersisa?’—bukan tentara atau senjata. Itu membuktikan betapa krusialnya peran pendidikan dan guru,” ujar Mu’min Darjatuloh dalam rilisnya.
Dengan 16 kecamatan dan ratusan lembaga pendidikan, Bandung Barat dinilai memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Data terkini menunjukkan terdapat 3 TK Negeri, 239 TK Swasta, 634 SD Negeri, 69 SD Swasta, 67 SMP Negeri, dan 118 SMP Swasta di bawah naungan Pemda KBB.
Mu’min menilai bahwa kualitas guru di Bandung Barat patut diapresiasi. “Banyak guru di KBB yang tak hanya berkiprah di tingkat lokal, tapi juga berprestasi di level nasional bahkan internasional. Ini adalah kekuatan yang seharusnya diberdayakan,” tegasnya.
Namun, di balik potensi tersebut, tantangan besar masih menghantui, mulai dari ketimpangan fasilitas pendidikan hingga kekurangan kepala sekolah dan pengawas di berbagai jenjang.
“Saat ini kita kekurangan kepala sekolah dan pengawas, baik di TK, SD, maupun SMP. Sudah saatnya pemerintah menerapkan sistem rekrutmen berbasis meritokrasi—bukan karena kedekatan apalagi transaksional,” tandasnya.
Mu’min juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif para pemimpin daerah, terutama Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan. “Mereka harus punya sense of belonging yang tinggi terhadap pendidikan. Tidak cukup hanya pintar, tapi juga harus memiliki integritas, moralitas, dan kecerdasan sosial yang stabil,” katanya.
Ia mendorong pendekatan kolaboratif dan holistik antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru-guru yang telah mengikuti berbagai pelatihan nasional seperti Program Guru Penggerak.
Selain itu, distribusi fasilitas dan tenaga pendidik yang belum merata menjadi perhatian serius. Wilayah selatan Bandung Barat dinilai masih tertinggal, baik dari sisi sarana prasarana maupun jumlah guru ASN.
“Pendidikan bermutu jangan hanya ada di kota. Sudah saatnya kita menerapkan keadilan distribusi fasilitas dan tenaga pendidik hingga ke pelosok. The right man on the right place, itu prinsip penting yang harus dipegang,” ucapnya.
Di akhir. Mu’min menyampaikan harapan agar Pemda KBB membuka ruang seluas-luasnya bagi guru dan tokoh pendidikan yang punya kompetensi dan rekam jejak baik untuk turut serta dalam membangun sistem pendidikan yang adil, merata, dan bermutu di Kabupaten Bandung Barat.***Red