SRI Media

Birokrasi Pemkot Bandung PDIP Harus Jadi Oposisi.

Bandung SRI-Media.com,– Perkembangan program pembangunan pemerintah kota Bandung dalam hal ini terhadap pemerintahan Walikota, Oded Muhammad Danial dan wakil wali kota, Yana Mulyana menjadi sorotan sikap kritis dari para pemerhati kinerja birokrasi karena beberapa agenda kerjanya belum terealisasi hanya sebatas seremonial saja.

Seperti halnya program dari pendidikan anak ayam yang di resmikan oleh walikota dan program pariwisata Sky walk Cihampelas yang mati tidak berfungsi. Hal itu diutarakan, Didik Jamaludin Kordinator Forum Masyarakat Wilayah 4 Kota Bandung, saat menyampaikan aspirasi kepada Ketua Komisi D, H. Aries Supriyatna, SH.MH dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam gelar diskusi di Kafe cofee JADID Jum’at, (19/3/2021).

“Saya Berharap Kepada H. Aries Supriyatna, SH., MH untuk memilih menjadi oposisi tunggal terhadap pemerintahan kota Bandung. berada di luar pemerintahan untuk mengawal dengan kritik yang konstruktif. Namun, bukan berarti menjadi oposisi yang menghambat program yang baik untuk rakyat,” kata Didik.

Terhadap aspirasi yang disampaikan

Forum Masyarakat Wilayah 4, H. Aries Supriyatna, SH., MH menyatakan siap menindaklanjutinya. PDIP sebagai partai politik, kata dia tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat Kota Bandung dan partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan, tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.

“Kami punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kota Bandung,” ujarnya.

Ia menjelaskan  Fraksi PDIP DPRD Kota Bandung  akan bekerja dalam mekanisme checks and balances, Namun tetap mendukung kebijakan wali kota dan wakil wali kota  Bandung periode tahun, 2018-2023 jika berpihak kepada rakyat.

“Kami akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat nantinya,” tandasnya.**(Sbr*).

Tinggalkan Balasan