Kab. Bandung SRI,– Ketika proses sosialisasi dan kampanye para pasangan calon bupati/wakil bupati Bandung terus berlangsung, terdapat sebuah kejadian yang luar biasa terjadi, yang sesungguhnya akan merusak konstalasi politik di masa Pilkada 2020 ini.
Adalah kunjungan kerja (studi banding) 26 orang kepala desa di Kabupaten Bandung ke Bali. Alih-alih berdampak positif, malah menjadi sorotan publik termasuk para anggota DPRD Kabupaten Bandung.
Terkait hal ini, Drs.H. Djamu Kertabudi, M.Si, salah seorang Dosen Universitas Nurtanio dan STIA LAN RI yang juga mantan birokrat di Kabupaten Bandung memaparkan pandangannya.
“Memang dalam masa pandemi corona dan situasi politik di Kabupaten Bandung, semua pihak lebih sensitif. Sehingga wajar, andaikata banyak yang berekasi keras dan mengkaitkannya dengan kondisi kekinian di Kabupaten Bandung.” Ujarnya.
“Namun sebelum menilai jauh tentang hal ini, seyogyanya kita tahu apa yang melatarbelakangi program studi banding ke Bali ini. Hal ini berkait dengan Permendesa No.2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Dimana status kemajuan dan kemandirian desa diarahkan, dibina, dan dikembangan menjadi Desa Mandiri. Menurut RPJMD 2016-2021 Kab. Bandung, selama lima tahun berjalan mentargetkan 65 Desa Mandiri dari sejumlah 270 Desa. Ternyata saat ini telah melebihi target yang ditentukan. Yaitu tahun 2019 ada 26 Desa, dan tahun 2020 ada 56 Desa, sehingga menjadi 82 Desa Mandiri. Dengan demikian dalam APBD 2020 telah dianggarkan pemberian penghargaan kepada 26 Desa berprestasi yang berhasil meraih status Desa Mandiri tahun 2019. Adapun bagi 56 Desa yang meraih status Desa Mandiri tahun 2020, sudah barang tentu akan dianggarkan pada tahun 2021. Salah satu bentuk penghargaan terhadap 26 Desa ini adalah studi Bandung ke Kab. Badung Bali, dikarenakan secara Nasional semua Desa di Kabupaten Badung Bali sebagai percontohan Desa Mandiri.” Tambahnya.
“Saya sangat sependapat bahwa dalam kondisi pandemi Covid 19 saat ini menjadi pertimbangan utama dalam merealisikan program kegiatan pemerintah. Namun bukan berarti lantas program menjadi stagnan. Pemerintah dalam menghadapi pandemi Corona ini mengambil kebijakan cukup longgar dibanding sebelumnya karena pertimbangan ekonomi, yaitu yang dikenal dengan Adaptasi Keadaan Baru (AKB).” Pungkas Djamu kepada media.**(daswan*).