Bandung Barat-sri-media.com Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari BPK RI Perwakilan Jawa barat.
Penjabat Bupati (PJ) Arsan Latif mengatakan capaian ini berkat kerja keras semua pihak termasuk DPRD KBB. Dia turut mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan juga seluruh jajaran Pemda Bandung Barat.
“Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada TAPD yang bekerja 24 jam mempersiapkan ini sehingga semua OPD taat di dalam memberikan laporan,” ujar Arsan Latif, Rabu (22/5/2024).
Arsan menyebut, dalam melakukan LKPD tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Namun dengan kerja keras semua pihak, sehingga KBB meraih WTP untuk yang keempat kalinya.
“Saya yakin bekerja dengan benar. Alhamdulillah 3 bulan kita mulai bedah untuk mengerjai itu. Karena saya bilang sebelum masuk ke bulan Mei kita sudah bekerja begitu akhirnya Desember ya mulai kita laporan,” katanya.
Ia menegaskan, raihan WTP tersebut juga merupakan upaya nyata dalam melakukan perbaikan dalam berbagai hal terutama dalam pengelolaan keuangan untuk KBB yang lebih baik.
“Saya hanya menyampaikan bahwa pekerjaan itu ibadah itu ada pahalanya. Walaupun begitu tetap ini sebagai upaya memperbaiki dan menyangkut nama baik Bandung Barat ke depan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir mengatakan, raihan predikat WTP LKPD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan kali keempat sejak KBB berdiri.
“Kita dapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Alhamdulillah kita bisa mempertahankan untuk ketiga kali secara berturut-turut,” katanya.
Ia menambahkan, raihan predikat WTP LKPD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan kerja keras semua pihak. Oleh karena itu, raihan tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi semuanya.
“Saya katakan bahwa ini bukan hasil daripada superman seseorang. Tetapi ini adalah hasil dari super team semuanya terlibat dari mulai Pak Pj (Arsan Latif), saya, Inspektur, BKAD dan seluruh OPD yang terlibat,” katanya.
“Ini bukan berarti tidak ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dari aset tidak ada tapi lebih baik dari tahun lalu. Insya Allah lebih baik dari tahun lalu tetapi ada penekanan artinya ada yang harus kita selesaikan,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD KBB, Rismanto bersyukur KBB masih bisa mempertahankan predikat WTP dari BPK RI. “Semua pihak terlibat termasuk DPRD yang hasilnya KBB bisa mempertahankan WTP BPK RI,” sebut Rismanto.
Namun yang terpenting, Rismanto menekankan agar segera menindak lanjuti soal saran BPK yang harus segera diselesaikan. “Jadi DPRD dengan Pak Bupati sudah berkomitmen yang menjadi catatan BPK dengan waktu sesingkat-singkatnya kurang dari 60 hari harus sudah selesai,” pungkasnya***Red