Ridwan Kamil Ogah Ajak Komisi II Bicara Petani Milenial.

Indramayu SRI-Media.com,– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pada Selasa (27/4/2021) meresmikan Program Pembudidayaan Ikan Milenial (PIM) yang bertempat di Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Ciherang, Cianjur. Emil beserta petani milenial menebar ikan di 60 kolam bioflok.

Namun Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, H. Anwar Yasin, menyayangkan program tersebut. Dia merasa heran pada Gubernur Jabar yang telah meluncurkan beberapa program tanpa perencanaan yang baik. Pasalnya, semua Komisi II belum mengetahui mengenai program PIM tersebut.

“Setahu saya tidak ada pembicaraan di Komisi II. Ini patut disesali. Memang seingat saya ada beberapa peluncuran yang salah satunya adalah petani milenial. Ini terkesan dipaksakan,” tegasnya, melalui telpon whatsapp, Selasa (27/4), petang.

Anwar Yasin melanjutkan, bahwa semangat menyertakan milenial dalam pertanian ini patut diacungi jempol. Namun sekali lagi, rencananya seperti kurang matang. “Kalau semua launching petani milenial hanya membuang dana di masa pandemi, ini menjadi penyesalan untuk kita semua,” ungkap dia.

Malah, kata Anwar Yasin, dia menyangsikan jika program PIM bisa berhasil dengan baik karena menanam ikan di kawasan sejuk, akan sulit jika dibandingkan ditanam di kawasan panas seperti halnya wilayah-wilayah pesisir pantai.

“Harusnya, semua pihak termasuk Komisi II diajak bicara agar kami bisa mengusulkan gagasan. Makanya saya ragu program ini bisa berhasil dengan baik. Karena setahu saya budidaya ikan di Cianjur atau di daerah dingin akan sulit untuk percepatan pembesaran. Berbeda dengan air yang hangat itu akan lebih cepat,” tuturnya.

“Di Jawa Barat itu banyak sekali ahli perikanan,” jelasnya. “Namun tanpa rencana matang, bisa diprediksi akan besar kegagalannya dari pada keberhasilannya.”

Dilanjutkan dia, harusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Gubernur, dapat memahami bahwa DPRD Jabar merupakan bagian dari pemerintahan yang harus dilibatkan dalam setiap program.

“Sepatutnya DPRD Jawa Barat ikut mengkaji program PIM ini karena Anggota Dewan adalah bagian dari pemerintahan. Saya berharap ada keseimbangan. Saya tidak ingin program Gubernur Jabar gagal karena kurangnya komunikasi. Ini yang saya sesalkan,” ungkap Anwar Yasin.

Untuk membuat Jabar Juara, terus dia, maka harus menghindari kegagalan. Dia pun merasa akan sulit jika ingin menjadikan Jabar Juara kalau setiap langkah dan tindakan tanpa perencenaan yang matang dan tidak mengajak bicara stake holder yang ada, termasuk Anggota Dewan Provinsi Jabar.**(Asmr*).

 

Tinggalkan Balasan