Bogor-Cibinong sri-media.com – Pembangunan infrastruktur desa, atau yang disebut program satu miliar satu desa (Samisade) menjadi salah satu program prioritas di Kabupaten Bogor.
DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor tengah mengupayakan program ini agar masuk dalam Rancangan Perda APBD 2024.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, di Cibinong,
“Program Samisade sangat penting untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah paling terpencil. Kami sedang membahas itu dalam dalam Rancangan Perda APBD 2024,” kata Rudy.
Wakil Sekjen Partai Gerindra ini menambahkan pembangunan di Kabupaten Bogor harus didorong hingga tingkat paling bawah yaitu tingkat desa.
“Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat luas dengan 40 kecamatan dan 416 desa. Program Samisade sangat ideal untuk mendorong pemerataan pembangunan tersebut,” ujar Rudy.
Menurut dia, Samisade perlu dilanjutkan karena desa yang mengetahui secara detail pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas.
“Kami sangat setuju bahwa keperluan infrastruktur desa untuk terus dilanjutkan karena berhubungan dengan sistem dari atas ke bawah dengan luasnya wilayah tidak akan kena (mana pembangunan) yang dikehendaki masyarakat,” papar Rudy.
Selain itu, pembangunan juga dibutuhkan di desa-desa yang sudah maju untuk lebih meningkatkan kelayakan infrastruktur di daerah mereka.
Iklan untuk Anda: Diabetes Hilang 100% jika Pankreas Pulih, dengan Makan Ini
Advertisement by
Dengan infratruktur yang memadai, kata Rudy, dampak ikutan yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat desa.
“Melihat kemampuan keuangan daerah tetapi, sangat cukup, tentunya beberapa desa harus bertransformasi, berproses dan proses administrasinya harus sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Kendati demikian, DPRD Kabupaten Bogor belum menentukan berapa alokasi anggaran untuk Samisade pada APBD Tahun 2024 yang akan disalurkan untuk mendanai infrastruktur di Desa itu.
“Untuk samisade terkait anggaran berdasarkan usulan yang masuk karena kita baru membahas PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2024 detailnya kita belum nerima. Hanya saja yang sedang berproses hukum tentu kita akan tunda dulu beberapa desa. Jumlahnya tidak lebih dari 5 desa,” tandas Rudy. *** Sulistio