Bandung Barat-sri-media.com Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan tepercaya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, S.T., M.A.P., selaku Atasan PPID Utama Pemkab KBB dalam Sesi Presentasi dan Wawancara dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung sukses dan direspon hangat oleh Tim Penilai pada Rabu, 4 November 2026.
Dalam pemaparannya di hadapan Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Komisioner KI Jabar Dr. Erwin Kustiman, M.Ikom beserta jajaran, Sekda KBB menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bukan sekadar urusan administrasi teknis di tingkat dinas, melainkan komitmen kebijakan tata kelola pemerintahan yang berikatan erat dengan Visi AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).
“Keterbukaan informasi adalah instrumen utama Pemkab KBB dalam merawat Kepercayaan Publik warga Bandung Barat. Transparansi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Aspiratif, Adaptif, dan Maju sesuai visi Bandung Barat AMANAH,” ujar Sekda KBB dalam pembukaannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab KBB menunjukkan rekam jejak transformasi yang nyata. Berawal dari langkah reaktivasi dan penguatan regulasi daerah, Pemkab KBB terus membenahi kualitas pelayanan informasi publik hingga berhasil mempertahankan kinerjanya dan kini bertekad kuat untuk melompat lebih tinggi.
Lompatan ini didukung oleh modernisasi layanan informasi publik berbasis digital melalui portal resmi PPID KBB yang memudahkan masyarakat mengakses data publik secara transparan. Guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pemkab KBB juga mengoptimalkan sarana diseminasi media luar ruang seperti Videotron di berbagai kawasan strategis. Kehadiran edukasi visual ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam memohon informasi publik.
Sesi pendalaman materi dan diskusi bersama Tim Penilai yang dipimpin oleh Komisioner KI Jawa Barat, Dr. Erwin Kustiman, M.Ikom, berlangsung interaktif dengan fokus pada komitmen kebijakan pemerintah daerah serta isu-isu strategis kawasan. Salah satu poin penting yang digarisbawahi oleh Tim Penilai adalah mengenai kesiapsiagaan informasi kebencanaan, khususnya merespon perhatian publik terkait keberadaan Sesar Lembang yang melintasi wilayah Bandung Barat.
“Kesiapsiagaan menghadapi potensi kebencanaan Sesar Lembang merupakan isu strategis yang wajib jadi prioritas wilayah. Pemkab Bandung Barat harus memastikan informasi mitigasi hingga panduan kesiapsiagaan tersaji cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat agar keterbukaan informasi benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegas Dr. Erwin Kustiman di sela diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Sekda KBB Ade Zakir menyambut baik penekanan dari Tim Penilai dan menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk terus memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan. Pemkab KBB berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi sebagai standar tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan demi mewujudkan Bandung Barat yang Informatif.***Red