Bandung Barat-sri-media.com Bupati KBB Jeje Richie Ismail membentuk Satgas “Bandung Barat Berbenah” yang melibatkan Inspektorat Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan fungsi pencegahan dan penindakan apabila terjadi tindak pidana korupsi dan jual beli jabatan dalam proses rotasi, mutasi dan promosi jabataan di KBB.
Ditanya tanggapannya Guras sapaan akrab Gunawan Rasyid Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB, menyatakan mendukung penuh dan akan mengawalnya karena ini menunjukan keseriusan Bupati dalam menjalankan reformasi birokrasi merupakan kebijakan mendasar.
Sejak dilantiknya pasangan Bupati Jeje Richie Ismail Wakil Bupati Asep Ismail, masukan strategis LAKI-KBB adalah reformasi birokrasi dimulai dengan rotasi mutasi Kepala Dinas strategis diharapkan berlanjut dengan eselon tiga yang kebetulan saat ini sedang berptoses ucapnya.
Sejak terbentuknya Kabupaten Bandung Barat opini dugaan jual beli jabatan dan jual beli proyek selalu kencang menyeruak hingga saat ini, bahkan di akhir tahun 2022 dugaan jual beli jabatan sempat mendapatkan atensi Aparat Penegak Hukum, bahkan DPRD KBB sempat membentuk PANSUS hanya disesalkan tidak jelas hasilnya, bahkan dibubarkan pun tidak sampai pergantian Dewan baru.
Kami berharap dengan terbentuknya satgas tersebut Bupati harus tetap fokus dan konsisten melakukan Rotasi Mutasi dalam penguatan reformasi birokrasi, tidak boleh goyah dengan tekanan opini apapun selama berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara cermat, transparan dan akuntabel.
Saat ini jajaran Pengurus LAKI-KBB sedang memantau dan melakukan investigasi berkembangnya isu jual beli jabatan di masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, jangan sampai isu jual beli jabatan diglorifikasi hanya untuk kepentingan politik tertentu.
Secara bersamaan LAKI-KBB juga mendorong Satgas untuk melakukan langkah penyelidikan terhadap isu jual beli jabatan tersebut dan melakukan tindakan hukum apabila ditemukan bukti penyimpangan yang valid.
Dengan terbentuknya Satgas tersebut kami menghimbau DPRD KBB segera bersinergi dengan eksekutif untuk menyamakan persepsi melalui fungsi pengwasannya tidak perlu beropini di media menakut nakuti membentuk PANSUS, biarkanlah opini dan kritik sekeras apapun menjadi milik masyarakat karena DPRD bukan LSM.
LAKI-KBB mengajak kepada seluruh elemen masyarakat KBB untuk sama-sama memantau dan mengawasi setiap kegiatan rotasi mutasi dan promosi di Pemda Kabupaten Bandung Barat laporkan segera kepada APH apabila ditemukan dugaan jual beli jabatan ” masyarakat nu kudu jadi boss mah, lain pejabat” mun aya bukti lawann…pungkas Guras.**Red