Bandung Barat-sri-media.com Diawali dengan pelaksanaan aksi damai LAKI KBB pada hari Rabu 11 Maret 2026 di Kantor DPRD KBB terkait adanya isu dugaan oknum anggota DPRD diduga meminta jatah proyek lebih dari 80 miliar yang menjadi mandatory Dinas dalam APBD murni tahun 2026.
Saat pelaksanaan unjuk rasa diatas, Pimpinan DPRD KBB berhalangan hadir sehingga Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB diundang kembali hari Sabtu 15 Maret 2026 dihadiri oleh Ketua DPRD KBB M.Mahdi, Ketua Komisi III Piter Tjuandis , Ketua Komisi IV Nur Julaeha serta Setwan Riki dan LAKI dihadiri Gunawan Rasyid, Dadan Suryansyah dan Ai Rahayu.
Kongklusi yang disampaikan oleh Ketua DPRD KBB M.Mahdi atas tuntutan LAKI KBB
1. Untuk menjaga integritas tuntutan LAKI KBB diputuskan berdasarkan Bamus DPRD KBB.
2. Keputusan Bamus tidak ada anggota DPRD KBB yang melakukan intervensi proyek (Jadi Calo Proyek ).
3. Hak Pokir Dewan disepakati dilaksanakan pada Perubahan APBD 2026.
4. Tidak ada oknum anggota DPRD KBB yang melakukan intimidasi maupun pemerasan saat melakukan pembahasan program bersama Eksekutif.
Hanya saja LAKI merasa kecewa mendapatkan informasi ternyata saat ini masih ada beberapa oknum anggota DPRD KBB yang nekad memaksa OPD tetap meminta proyek yang kami persoalkan, ini menunjukan anggota Dewan tersebut seperti tidak takut dipenjara.
Dari nilai proyek itu oknum anggota DPRD tersebut diduga meminta cash back 15% , dengan kondisi tersebut dipastikan akan merusak kualitas , jadi temuan BPK dan merusak visi misi Bupati, dan secara hukum ini gratifikasi masuk kepada pelanggaran Tipikor ujar Guras Ketua LAKI KBB.
Hari ini Senin 27 April 2026 LAKI KBB telah menyepakati kerjasama kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang langsung dipimpin oleh Kasi Pidsus Wawan Kurniawan SH. MH.
Terkait dugaan klaim kegiatan renja dinas rasa pokir oleh oknum anggota DPRD, kami telah menyerahkan data oknum serta angka angka termasuk vendor yang biasa diminta ijon, dan LAKI mendorong Kejari Kab. Bandung segera melakukan pemanggilan agar mendapatkan kepastian hukum ujarnya.
Ditanya pandangannya terhadap kegiatan rotasi mutasi Pejabat hari ini, Guras menjawab singkat, memberikan apresiasi kepada Bupati Jeje terkait konsistensi dalam memaksimalkan reformasi birokrasi.
Hanya saja kami usulkan tuntaskan dulu rotasi mutasi eselon III sebelum menuntaskan eselon II karena berdasarkan temuan LAKI banyak Kabid , Kabag dst, yang perlu dievaluasi untuk mendisiplinkan kinerja dan membangun loyalitas yang utuh pungkasnya.**Red