Bandung Barat-sri-media.com Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD KNPI Bandung Barat yang tertunda sejak lama direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024.
Namun, proses tersebut masih terganjal karena mekanisme Musyawarah Kecamatan (Muscam) Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Bandung Barat belum terselesaikan.
Dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat pada Minggu, 15 Desember 2024, Ketua DPW Brigez Bandung Barat, Erid Sabtaginarya, menegaskan bahwa sebagian besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Brigez tingkat kecamatan tidak akan berpartisipasi dalam Muscam tersebut.
“Kami, DPC Brigez Indonesia, memutuskan untuk tidak memberikan hak suara pada penyelenggaraan Muscam DPK KNPI se-Kabupaten Bandung Barat. Kami melihat agenda ini hanya dijadikan ajang seremoni oleh sebagian besar calon ketua terpilih. Mereka hanya ingin mengambil momentum Musda KNPI,” ungkap Erid saat di wawancarai awak media melalui pesan WhatsApp. Selasa, (17/12/2024).
Erid menyampaikan bahwa pada Muscam DPK KNPI tiga tahun lalu, banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Mulai dari proses inventarisasi hingga verifikasi organisasi kepemudaan (OKP) tingkat kecamatan yang tidak jelas, bahkan terkesan diwarnai intervensi dari berbagai pihak.
“Mirisnya, beberapa pengurus DPD KNPI yang ditugaskan saat itu terkesan tutup mata. Ada kemungkinan mereka diintervensi oleh pihak tertentu, baik dari atas maupun bawah,” jelas Erid.
Ia juga mengkritik kinerja Ketua DPK KNPI yang terpilih pada periode lalu. Menurutnya, banyak program kerja yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam) tidak direalisasikan dengan baik.
“Sebagian besar hanya berdalih karena tidak mendapat dukungan anggaran dari DPD KNPI Bandung Barat,” tambahnya.
Namun demikian, Erid mengakui ada beberapa DPK KNPI yang masih menunjukkan kinerja baik, terutama dalam menjaga komunikasi dan kegiatan bersama OKP. Untuk itu, DPC Brigez Indonesia berencana hadir dan mendukung hanya pada kecamatan yang dinilai memiliki integritas.
“Kami berharap seluruh bakal calon yang mengikuti Muscam DPK maupun Musda DPD KNPI 2024 benar-benar memiliki niat untuk membawa perubahan positif bagi kepemudaan,” pesan Erid.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Brigez Indonesia Bandung Barat, Fariz Maulana Yusup, menyoroti peningkatan jumlah organisasi peserta Musda VI DPD KNPI dibanding Musda sebelumnya.
“Pada Musda V tahun 2020, terdapat 86 OKP yang menjadi peserta dengan hak suara. Namun, informasi terbaru menyebutkan jumlah tersebut bisa meningkat hingga 130 OKP. Artinya ada penambahan sekitar 50 persen,” ujar Fariz.
Fariz menekankan pentingnya transparansi dalam verifikasi peserta. “Dalam sidang Komisi B Rapimpurda DPD KNPI pada 4 Juli 2024, sudah ditetapkan bahwa peserta OKP harus memenuhi persyaratan seperti AD/ART, akta pendirian, dan surat keterangan terdaftar dari pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa semua OKP baru memenuhi ketentuan ini,” tegasnya.
Menurut Fariz, pihaknya akan mengawal proses verifikasi peserta agar berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin ada kejelasan dari DPD KNPI. Transparansi sangat penting, dan kami dari Brigez Indonesia Bandung Barat akan terus memantau hal ini,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, harapan besar tertuju pada penyelenggaraan Muscam dan Musda DPD KNPI 2024 untuk benar-benar menjadi ajang yang membawa perubahan signifikan bagi pemuda di Kabupaten Bandung Barat.***Red/dunk