Bandung barat-sri-media.com Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail sangat merakyat. kendati pimpinan daerah, Kang Ais–sapaan akrab Asep Ismail mau dibonceng buruh untuk menyampaikan aspirasi menuju gedung DPRD KBB.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (27/4/2026) sebagai bentuk penyampaian tuntutan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan para pekerja.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa buruh mulai berkumpul di kawasan Gedung Kantor Bupati Bandung Barat sejak pagi hari. Dengan membawa spanduk serta atribut organisasi, mereka kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat.
Aksi tersebut menjadi perhatian publik, terutama ketika Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, terlihat ikut mengawal rombongan massa buruh dengan menaiki sepeda motor menuju Gedung DPRD. Kehadiran orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap aspirasi para pekerja.
Dalam aksi tersebut, para buruh menyuarakan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan, ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Beberapa poin tuntutan yang disampaikan antara lain menagih komitmen Presiden untuk menghapus sistem kerja outsourcing (alih daya), menolak rencana impor 105.000 unit mobil oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak revisi kebijakan pajak progresif Jaminan Hari Tua (JHT).
Selain itu, para buruh juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penggunaan cukai gula, garam, dan lemak terhadap produksi makanan dan minuman, menghentikan impor produk tekstil dan garmen, serta menagih komitmen Menteri Keuangan agar tidak menaikkan tarif cukai rokok.Tak hanya itu, massa buruh juga menyoroti pentingnya peningkatan fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja secara nyata dalam melindungi pekerja. Mereka juga menuntut pelaksanaan penuh amanat undang-undang ketenagakerjaan tanpa diskriminasi serta mendesak pemerintah untuk memberantas praktik perbudakan gaya modern dalam dunia kerja
Dalam tuntutan lainnya, para buruh juga meminta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan yang dinilai lebih adil dan berpihak kepada pekerja serta disosialisasikan secara merata kepada masyarakat.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian tersebut berjalan tertib hingga massa tiba di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat. Para buruh berharap aspirasi yang mereka suarakan dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga kebijakan ketenagakerjaan ke depan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.
Melalui aksi ini, para pekerja juga menegaskan bahwa buruh bukan hanya bagian dari roda industri, tetapi juga elemen penting dalam pembangunan ekonomi yang harus mendapatkan perlindungan, keadilan, serta kesejahteraan yang layak.***Red